DPR Sarankan Bentuk Kelompokcapir di Perbatasan

JAKARTA - Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq mengatakan ada tiga sabuk penting yang harus dilakukan dalam mengoptimalisasi masyarakat di daerah-daerah pulau terluar perbatasan negara.

"Ketiga sabuk penting itu pertama adalah sabuk kesejahteraan, kedua keamanan dan ketiga informasi," kata Mahfudz Siddiq, dalam seminar bertema 'Optimalisasi Diseminasi Informasi di Daerah Perbatasan' yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan di Wisma Antara, Jakarta (29/11).

Menurut politisi PKS itu, ketiga sabuk pengaman tersebut mewajibkan negara untuk mengintervensinya karena swasta pasti tidak ada yang bersedia lantaran tidak ada nilai tambah keekonomiannya.

Pada sabuk kesejahteraan misalnyaMenurut Mahfudz bagaimana masyarakat Indonesia di perbatasan seperti di Kalimantan dapat membeli kebutuhan pokoknya dengan harga yang lebih rendah dari harga yang berlaku umum di luar kawasan perbatasan negara.

Selain itu adalah sabuk keamanan

BACA JUGA: Tetapkan Nurpati Tersangka, Polri Butuh Bukti Surat Palsu

Hal itu mencakup antisipasi terhadap peristiwa alih patok dan menduduki batas-batas negara secara diam-diam oleh negara-negata tetanggaSedangkan sabuk informasi, imbuh dia, meliputi komitmen negara terhadap masyarakat perbatasan yang mestinya diikat dengan komunikasi dan informasi yang sesuai dengan kultur setempat.

"Sabuk informasi jangan terus kita bicara teknologi tinggi karena dalam prakteknya mereka butuh budaya komunikasi interpersonal di samping media massa," ujar Mahfudz Siddiq.

Lebih lanjut dia mengungkap kegagalan penggunaan teknologi tinggi di Pulau Sebatik sebelah timur laut Kalimantan.

"Di Pulau Sebatik sudah diuji coba melengkapi pulau itu dengan teknologi tinggi agar pemerintah di tingkat kecamatan dan masyarakatnya lebih optimal terlibat dalam menjaga batas-batas wilayah negara

BACA JUGA: KPK Bakal Panggil Pihak Innospec Ltd

BACA JUGA: Mantan Direktur Pertamina Ditetapkan Tersangka

Hasilnya, teknologi itu berfungsi tidak lebih dari satu bulan karena aparatur kecamatan dan masyarakat setempat tidak ada yang berminat menggunakannya," ungkap Mahfudz.

Demikian juga halnya dengan pembangunan sarana pertelevisian, Menurut Mahfudz pemerintah terus-menerus membangun stasiun televisi lokal di sejumlah pulau terluar.

"Pada stasiun televisi lokal yang sudah siap beroperasi ternyata muncul lagi masalah baru yakni belum adanya materi lokal yang sesuai dengan kultur setempat," imbuhnya.

Mahfudz juga menyarankan instansi terkait dengan pulau-pulau terluar untuk mengadopsi pola Kelompok pendengar, pembaca dan pemirsa (Kelompokcapir) yang dipakai oleh Orde Baru untuk menyampaikan program-program pusat ke pelosok-pelosok daerah di Indonesia. (fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... AIDS Sasar Usia Produktif