JAKARTA – Indikasi Polri menerima jatah USD 14 juta untuk pengamanan aset-aset PTFreeport di Papua, bakal melebar
BACA JUGA: Rieke: RUU BPJS Tak Disahkan, Rakyat Dikorbankan
Kapolri Jendral Timur Pradopo harus berurusan dengan Komisi III DPR RI.Komisi di DPR yang membidangi hukum itu akan segera memanggil orang nomor satu di korps bhayangkara tersebut guna meminta penjelasan terkait aliran dana USD 14 juta dari perusahaan tambang Amerika Serikat ini
Ketua Komisi III DPR Benny K Harman memastikan, komisi yang dipimpinnya akan memanggil Kapolri Timur Pradopo
BACA JUGA: Kejar Pelaku, Polisi Minta Bantuan Warga
"Kapolri perlu memberikan penjelasan ke Komisi III DPR mengenai benar atau tidaknya dugaan aliran dana Freeport kepada kepolisian sebesar USD 14 jutaSelain mengagendakan pemanggilan Kapolri, sebut Benny, Komisi III DPR juga akan pro-aktif melakukan investigasi guna mengumpulkan data dan informasi
BACA JUGA: Rieke: Alasan Pemerintah Tak Jelas
"Sebab jika benar personil Polri menerima aliran dana Freeport, itu masuk dalam kategori gratifikasi," ungkapnya.Benny menegaskan, DPR juga perlu memastikan kebenaran informasi tersebut"Dana itukan dikatakan uang makanKalau sekadar uang makan tidak masalahNamun jika jumlahnya besar, apakah itu bisa dikatakan sebagai uang makanIni perlu jelas dulu persoalannya," tegas politisi Demokrat itu.
Sedangkan anggota Komisi III DPR, Saan Mustopa, menyatakan, dalam rangka pengamanan tak semestinya Freeport memberi uang ke Polri. “Harusnya uang itu tidak diberikan,” kata Wakil Sekjen Partai Demokrat, itu"Polri sudah didanai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)," sambungnya.
Seperti diketahui KontraS merilis adanya dana USD 14 Juta dari Freeport ke Polri sebagai dana pengamananKontras khawatir dana ini membuat Polri tidak independen dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat setempat.
Kabar aliran dana itu sudah ditanggapi Kapolri Jenderal (pol) Timur Pradopo, Jumat (28/10)Meski tak merinci besaran anggaran yang diterima, Kapolri membenarkan adanya dana langsung dari Freeport ke para prajuritnya itu.
Kendati demikian, Kapolri menegaskan, dana itu sifatnya kondisional mengingat sulitnya lokasi pengamanan, dan dana itu langsung dari Freeport ke prajurit"Kalau misalnya pihak yang diamankan itu memberikan uang makan langsung kepada anggota, apalagi dalam situasi yang sulit di dalam tugasnya, saya kira itu akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan," tegas Timur(fas/boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ormas MKGR: Ical Layak Capres Golkar 2014
Redaktur : Tim Redaksi