DPR : Syamsurizal Tak Aspiratif

JAKARTA-  Bila Gubernur Riau (Gubri) Wan Abubakar menyebut bahwa usul pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti dihambat oleh pihak yang punya banyak duit, maka Wakil Ketua Komisi II DPR RI yang sekaligus Ketua Panja Pemekaran Kabupaten/Kota Eka Santosa langsung menunjuk Bupati Bengkalis Syamsurizal sebagai pemimpin yang tidak aspiratif.

“Presiden saja sudah setuju Meranti jadi kabupaten, tapi Bupati Bengkalis (sebagai kabupaten induk, red) malah menolakIni bukti bahwa Syamsurizal sebagai seorang pemimpin tidak aspiratif, kurang negarawan bahkan terkesan arogan karena tidak menghormati keputusan Presiden dan DPR RI,” tegas Eka dalam perbincangannya dengan JPNN di Jakarta, Selasa (4/11).

Sekedar informasi, dalam rapat konsultasi antara Komisi II DPR dengan pihak pemerintah yang turut dihadiri Gubri Wan Abubakar baru-baru ini, disepakati bahwa RUU Pembentukan Kabupaten Meranti akan disahkan

BACA JUGA: ForChange Usung Sultan-Din

Namun hanya dalam beberapa hari, DPR batal mensahkan RUU Kabupaten Meranti karena Mendagri tidak bisa menerima rekomendasi dari Gubri WanWan sendiri menuding bahwa gagalnya pengesahan RUU Kabupaten Meranti karena memang sengaja dijegal oleh pihak yang tidak setuju, yang kebetulan punya banyak duit untuk melobi pihak Depdagri.

Eka tidak menampik bahwa mungkin saja Syamsurizal yang sangat ketakutan akan kehilangan daerah kekuasaannya melakukan berbagai cara agar RUU Kabupaten Meranti tidak pernah disahkan

BACA JUGA: Bom Ternate Tak Ganggu Pemerintahan

“Sekarang kan dia (Syamsurizal) ikut jadi anggota DPODKita sudah pertanyakan, atas nama apa dia jadi anggota DPOD itu? Apa hanya karena takut Meranti jadi kabupaten? Itu sangat keterlaluan,” tegas politisi asal PDIP itu.

Eka mengaku sangat prihatin, bila benar Syamsurizal menggunakan pundi-pundi keuangannya hanya untuk menghambat pembentukan Kabupaten Meranti

BACA JUGA: Ketua DPD PPDI se-Indonesia Demo KPU

Ini,  kata Eka, jelas-jelas menunjukkan potret seorang pemimpin yang tidak memikirkan aspirasi dan penderitaan masyarakatnya“Harap diingatPerjuangan Meranti jadi kabupaten itu sudah lebih-kurang 50 tahunMasyarakat di sana kalau mau ke Bengkalis harus menyeberang lautanBegitu jauhnya jarak antara ibukota kabupaten dengan MerantiKenapa mesti dihambat kalau itu untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat Meranti? Saya selaku wakil rakyat tidak habis pikir dengan sikap pemimpin seperti ituMemangnya Kabupaten Bengkalis itu hak milik Bupati Syamsurizal itu? Itu wilayah NKRI,” tegas Eka lagi.

Eka lalu menyebut contoh pembentukan Kabupaten Moroatai, Maluku Utara, yang secara geografis hampir serupa dengan Meranti, karena sama-sama jauh dari ibukota kabupaten dan berhadapan langsung dengan negara tetanggaBedanya, Moroatai didukung penuh oleh kabupaten induknya jadi kabupaten baru, tapi Meranti justru dihalangi“Jadi kalau suatu saat nanti masyarakat Meranti  mengibarkan bendera Malaysia di daerahnya, pemerintah harus paham bahwa masyarakat di sana sudah sangat kecewa,” pungkasnya.(eyd/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Desk Pemilu Janji Tak Intervensi KPU