DPR Tagih Penyelesaian Honorer

JAKARTA--Anggota Komisi II DPR RI mendesak agar penuntasan masalah honorer masuk dalam program 100 hari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiMereka beralasan, jika masalah honorer ini tidak dituntaskan akan menjadi bumerang bagi pemerintah pusat.

"Sebelumnya, mantan Menpan Taufik Effendi yang kini jadi pimpinan Komisi II sudah menjanjikan akan menyelesaikan masalah honorer tahun ini

BACA JUGA: Peradilan Tipikor Belum Siap

Tapi setelah pergantian menteri kok tidak selesai juga," kata  Subiakto, anggota Komisi II dalam rapat dengan Menneg PAN & RB EE Mangindaan, Rabu (18/11).

Dia menyayangkan, kebijakan Menpan yang tidak memprioritaskan masalah honorer dalam program 100 harinya"Masalah honorer itu harusnya jadi prioritas

BACA JUGA: Bentuk Tim Khusus, Hadapi Markus

Bukannya dimasukkan dalam program jangka menengah," ujarnya.Hal yang sama diungkapkan BasukiMantan bupati Bangka Belitung ini menilai, Menpan sebaiknya lebih memprioritaskan pengangkatan honorer ketimbang sekretaris desa

BACA JUGA: Saatnya Presiden Menunjukkan Ketegasannya

Apalagi ada 900 ribu lebih honorer yang tidak dibiayai oleh APBD maupun APBN.

"Honorer itu gajinya kecil sekali, paling tinggi Rp100 ribu per bulanKenapa yang didahulukan justru sekdesJadi kami minta masalah honorer masuk program 100 hari Menneg PAN," tukasnya.Untuk diketahui, Menneg PAN & RB EE Mangindaan menyatakan, dalam program 100 harinya dia menitikberatkan pada pembenahan sistem birokrasi pemerintah, implementasi pelayan publik, penyelesaian 5 PP, dan penyusunan renstra 2009-2014Mangindaan tidak memasukkan pembahasan soal honorer, padahal mantan Menneg PAN Taufik Effendi menyatakan akan menuntaskan reivisi PP 43 Tahun 2007 tentang pengangkatan honorer yang tidak masuk data base 2005 (sesuai PP 48 Tahun 2005)(esy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Honorer Tua Minta Keadilan