JAKARTA -- Berlarut-larutnya masalah izin lahan proyek PLTA Asahan III juga mendapat perhatian khusus dari Komisi VII DPRKomisi yang membidangi masalah energi ini sudah lama menunggu ada penyelesaian masalah ini, namun hingga mendekati pengujung 2011 masih nihil juga
BACA JUGA: Wapres Janji Turunkan Harga Di Papua
Wakil Ketua Komisi VII DPR Shutan Batoegana mengatakan, sudah saatnya komisi VII DPR langsung terlibat dalam upaya menyelesaikan ganjalan proyek setrum 2×87 MW ini
"Ini kan soal tanah yang jadi lahan
BACA JUGA: Menpera Minta Pengembang Bangun Rumah Pintar
Pemda sudah membebaskan satu tempat untuk kontraktor yang lama itu yang bersama kontraktor dari China (PT Bajradaya Swarna Utama dan China Huadian Corporation/CHD, red)BACA JUGA: Lion Air Jadi Airlines Partner Kejaksaan
Dan negara maunya juga PLN yang mengerjakanIni masalahnya," ujar Shutan Batoegana kepada JPNN, kemarin (13/11).Shutan mengatakan, bagaimana pun, kontraktor yang lama sudah mengeluarkan dana"Yang lama sudah keluar dana, tapi negara maunya PLNTerus bagaimana? Maka harus dicarikan jalan tengah," cetus Shutan.
Komisi VII DPR, kata Shutan, akan mendorong agar proyek ini dikerjakan PLN tapi kontraktor lama itu tetap dilibatkan"Kasih sahamnya sedikitYang mayoritas tetap PLN," kata ShutanDia mengatakan, tawaran ini nantinya akan disampaikan ke PLN lewat forum resmi di dewan.
Sebelumnya, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Parlindungan Purba mengingatkan Plt Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho agar tidak hanya diam saja jika memang menganggap ada persoalan di balik masalah izin lahan kepada pihak yang akan menggarap proyek PLTA Asahan IIIParlindungan Purba mengatakan, tidak cukup urusan ini hanya dinyatakan dalam bentuk komitmen lisan, tapi tak ada langkah konkrit tatkala ada persoalan.
"Sebagai anggota DPD, saya selalu menyarankan agar PLTA Asahan III segera diselesaikanPlt Gubernur saya kita punya keinginan yang samaTinggal masalah-masalah teknisNah itu yang harus segera dibicarakan," ujar Parlindungan.
Manager Proyek Asahan III Robert Aprianto Purba menyayangkan sikap Plt Gubsu yang hingga saat ini belum memberikan izinPadahal, PLN siap untuk dievaluasi Pemprovsu sebagai dasar untuk menerbitkan izin lokasi bila diperlukan
“Pemberian izin lokasi kepada PT Bajradaya Swarna Utama yang keluar tahun 2008 sudah berakhir pada Maret 2011 laluNah, sesuai Perpres No 4 tahun 2010 dan Permen ESDM No 2 Tahun 2010, pemerintah menunjuk PLN langsung untuk membangun PLTA Asahan IIITapi sampai saat ini, Plt Gubsu Gatot belum juga memberikan izinKami tidak tahu apa alasannyaPadahal, PLN telah memberikan surat permohonan izin lokasi PLTA Asahan III kepada Gubsu sebanyak 17 kali, sejak tahun 2004 hingga terakhir pada 28 Maret 2011,” tegas Robert
Sementara, Menteri BUMN Dahlan Iskan, juga mengungkapkan kekecewaanya atas sulitnya PLN mendapatkan izin lahan proyek PLTA Asahan IIILewat tulisannya berjudul 'Pembukaan SEA Games dan Ayam Mati Itu' yang dimuat di koran-koran grup Jawa Pos, Dahlan membandingkan gerak laju pembangunan Palembang dengan daerah lain di kawasan Sumatera
"Sejak sepuluh tahun lalu pun, saya sudah mengira bahwa Palembang akan menjadi kota terpenting di SumateraBahkan, akan bisa mengalahkan MedanKecuali, Sumut memiliki pemimpin yang punya ambisi mempertahankan kebesaran Medan," kata Dahlan.
"Sayang, gambaran seperti itu masih jauh dari harapanSaya ikut merasakan betapa sulitnya mengurus perizinan listrik di SumutKalau saya saja mengalami kesulitan, logikanya, alangkah sulitnya pihak-pihak lain berusaha di sana," imbuh mantan Dirut PLN itu.
Lebih lanjut Dahlan menulis, "Itu sangat kontras dengan yang terjadi di SumselGubernur-gubernur Sumsel selama ini dikenal bekerja dengan penuh gairah untuk kemajuan SumselApalagi, Alex Nurdin yang sekarang ini." (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Proyek Kereta Bandara Ditender Ulang
Redaktur : Tim Redaksi