JAKARTA - Pemerintah berharap bisa memberikan kesejahteraan yang sesungguhnya bagi rakyat PapuaSelain melakukan pembangunan fisik, pemerintah juga berupaya menurunkan harga-harga, memberi rasa aman serta menegakkan keadilan di Bumi Cenderawasih.
"Peningkatan kesejahteraan di Papua tidak bisa hanya diukur dengan fasilitas fisik seperti pembangunan gedung sekolah, pusat kesehatan masyarakat atau jembatan
BACA JUGA: Menpera Minta Pengembang Bangun Rumah Pintar
Tapi yang lebih penting, mereka harus merasakan betul apa itu sejahtera, seperti harga murah, rasa aman, dan keadilan," ujar Wakil Presiden Boediono di Kantor Wapres Jl Merdeka Selatan kemarin.Menurut dia, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan mantap terjaga keutuhannya bila memiliki sistem perekonomian yang utuh
BACA JUGA: Lion Air Jadi Airlines Partner Kejaksaan
"Idealnya Papua tak perlu membayar semen Rp 1,2 juta per sak semen dibanding hanya Rp 70-80 ribu di Jakarta," cetusnya.Pemerintah sendiri telah membentuk Kepala Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) yang semua keputusannya berhulu ke Presiden
BACA JUGA: Proyek Kereta Bandara Ditender Ulang
"Secara berkala akan melaporkan ke Presiden," katanya.Wapres memberikan gambaran umum bahwa pada intinya pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan di Papua dengan pendekatan kesejahteraan"Harus ada koordinasi yang kuat baik dalam tingkat perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan program di lapanganHarus ada sebuah sistem yang bisa mengkoordinasikan seluruh program-program di Papua," tambahnya.
Oleh karena itu harus dijelaskan siapa penanggungjawabnya, wewenangnya termasuk anggaran untuk peningkatan kesejahteraan ituDengan begitu, diyakini proyek-proyek itu benar-benar diperlukan, tidak lagi berjalan secara sepotong-sepotongHal lain, lanjutnya, adalah memberikan makna yang lebih membumi dari kesejahteraan"Yang pemerintah inginkan adalah kesejahteraan secara luas," ungkapnya.
Ketua UP4B, Bambang Darmono mengatakan lembaganya memiliki mandat hingga akhir 2014 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, dimana di dalamnya termasuk rasa aman dan keadilan"Secara umum yang terjadi saat ini di Papua adalah disharmoni dalam konteks integrasi sosialMaka, untuk menyelesaikan masalah itu harus dengan pendekatan sosial ekonomi dan sosial berdaya," tandasnya.
Dia merinci, pendekatan sosial ekonomi dilakukan dengan cara meningkatkan layanan pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan dan infrastruktur dasar, sementara pendekatan sosial-budaya dilakukan dengan membangun komunikasi konstruktif antara pemerintah dan masyarakat Papua"Dalam waktu dekat, UP4B akan berkantor di JayapuraKami akan menempati bekas gedung Indonesia Joint Development Foundation," tuturnya.
Lebih lanjut, ia menerangkan, tugas utama UP4B adalah mengkoordinasikan, mensinergikan semua program agar berjalan sesuai peruntukkannyaUntuk itu, UP4B sudah mendapat rencana aksi dari lembaga-lembaga pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah setempat"Kita akan melakukan sosialisasi tentang misi UP4B baik di Jakarta maupun di Papua demi menghilangkan resistensi yang ada," lanjutnya.
Pihaknya juga akan menjalin komunikasi dengan semua lapisan masyarakat termasuk Organisasi Papua Merdeka (OPM) dalam kerangka dialog konstruktifBambang mengakui otonomi khusus tidak efektif karena ada sejumlah peraturan daerah khusus turunan dari UU Otonomi Khusus yang belum dibuat"Itu akan menjadi perhatian serius," jelasnya.
Secara terpisah, Sekjen DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menyangsikan efektivitas UP4B yang tidak langsung dipimpin presiden tersebut"Di Papua itu kondisinya sudah sangat kritis, tidak boleh dipandang remeh," ujar Tjahjo Kumolo, di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin
Menurut dia, menjadi sangat penting keberadaan presiden untuk memimpin langsung penuntasan berbagai persoalan di sanaTermasuk, presiden yang seharusnya memimpin langsung pelaksanaan dialog atau musyawarah dengan masyarakat Papua"Berkunjunglah ke Papua, berikan tindakan kongkrit berupa dukungan bagi dialog Jakarta - Papua," tandasnya
Dia menambahkan, bahwa pendekatan lewat jalur dialog harus dikedepankan ketimbang pendekatan keamanan yang saat ini masih dijalankan pemerintahBahkan, menurut dia, pendekatan keamanan harus distop sama sekali"Kalau jalur itu yang ditempuh, PDIP akan mendukung penuh, karena itulah yang diamanatkan sila 4 (Pancasila) yang sekaligus merupakan aspirasi masyarakat Papua," tegas Tjahjo, kembali(wir/dyn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DBH Migas Harus Sampai ke Kelurahan
Redaktur : Tim Redaksi