DPR Terkesan jadi Buruh Politik

JAKARTA - Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), Ganjar Pranowo, menilai bahwa pemberlakukan presensi anggota DPR dengan sistem fingerprint (sidik jari) mengesankan kalau anggota DPR adalah buruh politikMenurutnya, sistem itu sebetulnya tidak perlu diberlakukan, bila anggota DPR memiliki kesadaran dan tanggung jawab hadir dalam sidang.

"Gak perlu pakai fingerprint, karena ada tatib

BACA JUGA: Janda Menteri Orba Gugat UU Perkawinan ke MK

Yang dibutuhkan adalah kesadaranWong kita kalau mengambil keputusan pakai forum kok

BACA JUGA: DPR RI Merasa Dilecehkan Pemda DKI

Dengan kesadaran-lahKarena kalau tidak, maka kita menggunakan aturan yang lebih ketat

BACA JUGA: Jaksa Terima SPDP 9 Tersangka Video Mesum

Meskipun kesannya kita menjadi buruh politik," ucap Ganjar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (26/7).

Namun begitu, Ganjar sendiri mengaku tak mempersoalkan pemberlakukan presensi dengan sistem sidik jari itu, demi meningkatkan kesadaran para anggota DPR yang malas datang sidang, atau yang suka bolos dan keluar saat sidang digelar"Kan kita ini (jadi) seperti buruhMalu kita (sebenarnya)Tapi apa boleh buatKesadaran itu tidak muncul," katanya.

Sementara itu, Mahfudz Siddiq dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) mengatakan, akan percuma saja menggunakan sistem sidik jari kalau Badan Kehormatan (BK) tidak menindaklanjuti rekapan daftar hadir para anggota DPR yang malasOleh karena itu, Mahfudz yang juga Wasekjen DPP PKS tersebut, menyarankan agar memperjelas sidang-sidang mana saja yang wajib dihadiri oleh anggota.

"Harus diperjelas bahwa rapat yang bersifat pengambilan keputusan, itu wajib hadirKecuali sakitKalau di luar itu, boleh tidak hadirSeperti RDP (Rapat Dengar Pendapat)," ucapnya(awa/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Taman Ria Harus jadi Lahan Terbuka Hijau