DPR: Tidak Adil Bila Berhenti pada Rudi Saja

Rabu, 27 November 2013 – 17:48 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Kecurigaan mengenai adanya rekayasa untuk menghentikan kasus suap di tubuh SKK Migas hanya sebatas kepada Rudi Rubiandini terus mencuat. Padahal, ditengarai uang suap dianggap juga beredar ke pejabat lembaga pengatur sektor hulu migas tersebut.

“Sudah menjadi rahasia umum pula kalau itu tidak hanya melibatkan Rudi Rubiandini saja, sudah pasti melibatkan banyak pihak. Maka kalau ada rekayasa agar penanganan kasus itu oleh KPK hanya berhenti pada Rudi saja, maka akan menimbulkan kemarahan publik kepada KPK karena kasusnya hanya dilokalisir pada Rudi. Masyarakat pasti marah kepada KPK,” ujar anggota DPR RI Martin Hutabarat, Rabu (27/11).
            
Dikatakannya, sangat tidak adil dan melukai nurani rakyat  bila kasus ini tidak dibongkar sampai ke akarnya. Apalagi, pejabat lain seperti Johanes Widjanarko, Kepala SKK Migas pengganti Rudi juga
disebut-sebut turut menikmati uang panas tersebut dalam jumlah yang cukup besar, yaitu USD 600 ribu.

BACA JUGA: Lagi, KPK Periksa Istri Akil Mochtar

“Rudi itu kan hanya pion-pion kecil dari jejaring mafia yang menguasai sektor Migas. Masih banyak aktor-aktor lain di SKK Migas yang perlu diusut. Saya tahu orang-orangnya. Nah, kita dukung KPK supaya jangan setengah hati dan tidak melempem mengusut tuntas kasus ini,” tegas politisi Partai Gerindra itu.
            
Selain pejabat terkait, lanjutnya, pihak penyuap yang bisa dipastikan berasal dari kalangan pengusaha pun harus diseret pengadilan. Karena, mereka juga turut bertanggungjawab atas rusaknya moral pejabat yang melakukan korupsi.

Terpisah, Pengamat pertambangan Kurtubi mengatakan sepakat kasus ini harus diusut tuntas untuk membersihkan sektor hulu migas dari praktek haram yang merugikan negara. “Rudi itu kan Kepala waktu itu. Jika kepalanya saja korupsi, gimana bawahannya. Ada kemungkinan semua terlibat, termasuk Kepala SKK Migas sekarang, Johanes. Karena informasi yang saya terima uang suap itu lebih-lebih dari itu dana yang ada dan melewati  Johanes Widjanarko. Makanya, Johanes dipanggil KPK. Besar kemungkinan Johanes jadi calon kuat tersangka. Cuma soal pembuktiannya dan waktu saja,” ujar Kurtubi, Rabu (27/11).
            
Bila kasus suap di lingkungan SKK Migas ini hanya berhenti pada Rudi, lanjut Kurtubi, maka patut ditengarai ada skenario khusus yang sengaja dimainkan untuk melindungi kelompok kepentingan tertentu. (awa/jpnn)

BACA JUGA: Emir Moeis Hadapi Sidang Perdana Besok

BACA JUGA: Coret Pemilih Diancam Pelanggaran HAM Berat

BACA ARTIKEL LAINNYA... Mestinya Dokter Introspeksi, Bukan Demo


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler