jpnn.com, MALANG - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy merespons sikap DPR yang menolak kenaikan kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk peserta mandiri kelas III.
Muhadjir mengatakan, hal tersebut segera ditindaklanjuti pemerintah dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
BACA JUGA: Kami Tidak Usah Rapat Lagi Dengan BPJS Dan Kementerian Kesehatan, Tidak Ada Gunanya
"Saya sudah dapat surat dari Pak Menkes, nanti akan kami rapatkan dengan kementerian lintas terkait. Karena kalau soal keberatan DPR soal kenaikan iuran, kami harus dengar dari Menkeu Sri Mulyani. Jadi nanti akan kami bicarakan dulu. Namun intinya kami belum ada kesepakatan bahwa nanti akan dipenuhi," terang Muhadjir saat melakukan kunjungan ke RSI Asyiyah Malang, Jumat (8/11).
Dia menegaskan, dasar kenaikan iuran BPJS adalah Pepres. Kalau nanti ada diskresi masih harus dibicarakan lintas kementerian.
BACA JUGA: Terawan Relakan Gajinya untuk Tutup Defisit BPJS Kesehatan, DPR: Tidak Perlu Simpati Lagi
Muhadjir mengungkapkan, berdasarkan laporan sementara, komitmennya dengan DPR adalah akan ada cleansing data sebanyak 60 juta penerima bantuan iuran (PBI). Yang identitasnya tidak dikenali 6 juta akan dikeluarkan dan ganti.
"Nanti kami ganti dengan yang teridentifikasi dengan baik. Kalau mereka belum punya NIK, daerah daerah harus memastikan bahwa dia penduduk asli yang dibuktikan dengan NIK itu," tegasnya.
BACA JUGA: Soal Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Menkes Terawan: Semuanya Menjerit
Mantan mendikbud ini menambahkan, tujuan cleansing agar memang betul-betul penggunaan dana pemerintah untuk PBI diserap oleh masyarakat yang menjadi sasaran.
Muhadjir memastikan, pekan depan akan segera melakukan pertemuan dengan instansi terkait membahas masalah penolakan Komisi IX DPR RI.
"Sepulang dari sini (Malang), nanti segera saya undang. Saya sudah minta Pak Deputi untuk segera undang, untuk duduk bersama," tandasnya. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad