DPR Tutup Pintu Pembahasan Divestasi Newmont

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Aziz menegaskan pihaknya tidak akan memberikan kesempatan kepada Menteri Keuangan untuk mengajukan persetujuan penggunaan anggaran negara guna membeli sisa divestasi saham Newmont Nusa Tenggara (NNT) sebesar 7 persen.

"Sudah empat kali Komisi XI DPR memberi kesempatan kepada Menteri Keuangan Agus Martowardojo untuk mengajukan permohonan kepada DPR tentang persetujuan penggunaan anggaran negara untuk membeli saham NewmontTapi kesempatan itu tidak pernah digunakannya," tegas Harry Azhar Aziz, saat berdiskusi bertema 'Kelanjutan Divestasi Newmont Pasca-audit BPK', di hotel Sultan, Jakarta, Rabu (16/11).

Harry Azhar Aziz menegaskan bahwa DPR merasa sudah lebih dari cukup memberikan kesempatan kepada Menkeu untuk memenuhi mekanisme penggunaan anggaran negara untuk membeli saham Newmot

BACA JUGA: Pertamina Siap Garap Blok yang Habis Masa Kontrak

Karena itu, imbuh dia, DPR sudah menutup pintu bagi Menkeu untuk membeli saham NewmontSehingga, pembelian saham itu harus mengacu pada hasil audit khusus BPK.

Disebutkan, berdasarkan hasil audit, BPK menegaskan bahwa kewenangan investasi negara adalah domainnya pemerintah, bukan Menteri Keuangan

BACA JUGA: Pemerintah Usul Mobil Mewah Dilarang Beli BBM Subsidi

"Itu yang harus kita patuhiSepertinya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo menganggap DPR ini tidak ada dan ingin jalan sendiri tanpa diawasi," kata politisi Partai Golkar itu.

Lebih lanjut, Harry mengungkap setelah buntunya komunikasi antara Komisi XI DPR dengan Kementerian Keuangan prihal siapa yang paling berhak membeli sisa divestasi saham Newmont, Komisi XI meminta pimpinan DPR untuk memfasilitasi rapat konsultasi DPR dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Tapi entah bagaimana ceritanya, rapat konsultasi Pimpinan DPR dengan Presiden SBY tetap berlangsung tapi tidak membicarakan masalah Newmont

BACA JUGA: Rp150 Triliun Untuk JSS

Entah siapa mengeluarkan agenda itu, saya sendiri tidak tahu," ungkap Harry Azhar Aziz(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Percepat Tender Proyek