SUNGAIPENUH – Banyaknya laporan mengenai dugaan rekayasa hasul tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Kerinci, mendorong DPRD setempat membentuk Panitia Khusus (pansus)Keputusan pembentukan pansus ini diambil setelah DPRD melakukan hearing dengan para aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kerinci, yang berlangsung berjam-jam kemarin.
Kepala BKD Kerinci Bambang Karyadi bersama sejumlah stafnya juga hadir dalam pertemuan di gedung DPRD itu
BACA JUGA: Anggota DPD Dukung Provinsi Cirebon
Disepekati, pembentukan pansus dinilai sangat tepat lantaran hasil pengumuman CPNS yang dikeluarkan BKD telah membingungkan masyarakatBACA JUGA: 8 Kasus Korupsi Mengambang
Dalam pertemuan tersebut, dibeber sejumlah dugaan rekayasa, mulai dari hal kecil seperi surat-menyurat, hingga munculnya nama-nama yang diduga tidak ikut test namun namanya muncul di pengumuman via internet yang dikeluarkan BKD.Syafriadi SH anggota DPRD Kerinci dari Fraksi Hanura mendesak agar BKD bisa mengumumkan kembali hasil test CPNS ke masyarakat melalui media massa dan internet
Anggota Dewan Syafriadi yang juga menyetujui dibentuknya pansus juga menyesalkan sikap BKD
BACA JUGA: Krisis Pangan Ancam Manggarai Timur
“Kita tidak usah jauh-jauh melihat ke daerah lain, contohnya saja di Kota SungaipenuhApa yang diumumkan ke publik hasil CPNS itu sudah dicap dan ditandatangani oleh Walikota, sementara di Kabupaten tidakKami belum melihat sampai sekarang pengumuman yang sudah ditandatangani dan di cap Bupati,” tegasnya.Yang lebih keras pernyataan Rusdi, Ketua Komisi II DPRD KerinciMenurut dia, hearing yang dilakukan jangan sampai sebatas mahasiswa dan dewan bertanya lalu BKD menjawab atau sebaliknya. “Kita minta jika memang ada dugaan penyimpangan akan dibawa langsung ke ranah hukum agar semuanya jelas,” ungkap M RusdiDia mengaku, sejak awal dirinya sudah mendapatkan laporan tentang adanya dugaan rekayasa hasil CPNS
Seperti diketahui, dari sekitar 290 orang CPNS Kerinci yang dinyatakan lulus terdiri 84 orang CPNS dari tenaga teknis, 77 orang kesehatan dan 129 orang dari formasi guruPersentase kelulusan didominasi peserta CPNS dari daerah Siulak, terutama dari daerah Siulak Mukai dan persentasenya sekitar 43,43 persen atau mencapai 129 orang dari total jumlah peserta yang lulus“Kalau tidak salah sudah hampir 50 persen dari Siulak yang lulus, makanya kita menduga ini ada rekayasa dan wajib dibentuk pansus,” cetus Subur, anggota dewan lainnya.
Irmanto Wakil Ketua DPRD Kerinci yang juga ikut memimpin hearing kemarin juga menyetujui pembentukan pansus dan kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan rapat Banmus nantinya“Kita akan bawa hasil ini nantinya Banmus yang akan menjadwalkan,” ucap IrmantoHanggara, Sekretaris HMI, meminta agar pansus juga melibatkan perwakilan pers dan mahasiswa dari HMITujuannya, agar ada pengawasan terhadap kerja pansusSejumlah anggota dewan yang lain juga tegas memberikan dukungan pembentukan pansus ini(wdo/ika/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Harus Cepat Naikkan Status Kasus Langkat
Redaktur : Soetomo Samsu