jpnn.com - KEBON SIRIH - Rencana penghematan anggaran dalam kondisi fiskal sulit tampaknya omong kosong belaka. Setidaknya di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Buktinya, rencana renovasi WC dan aula DPRD DKI Jakarta menghabiskan anggaran sebanyak Rp 28 miliar atau setara dengan membangun gedung dua lantai yang sangat mewah di Jakarta.
Selain itu, pelaksanaan tender renovasi ini tampaknya dilakukan dengan diam-diam. Buktinya, tanpa banyak yang tahu, proyek milik Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta tersebut sudah dikerjakan sejak seminggu terakhir. Sejumlah pekerja sudah mulai melakukan pembenahan di toilet lantai tiga.
BACA JUGA: Jokowi Sarapan Terakhir di Rumah Dinas Gubernur DKI Bareng Ahok
Informasi yang dihimpun Jawa Pos menyebutkan bahwa HPS (harga perkiraan sendiri) atau pagu-nya sendiri mencapai Rp 30 miliar. ’’Jelas ini pemborosan,’’ ucap sebuah sumber di internal Pemprov DKI Jakarta.
Dari dokumen yang diperoleh Jawa Pos, pemenang tender renovasi ini adalah PT Hana Huberta dengan penawaran Rp 28 miliar. Ini juga menimbulkan aroma konspirasi. Karena ada penawar dengan harga lebih murah (meski tetap mahal juga), Rp 24 miliar.
BACA JUGA: Polemik Gubernur, DPRD DKI Minta Fatwa MA
Sebagai perbandingan nilai proyek WC dewan adalah dengan iklan rumah. Di sejumlah situs jual beli rumah, harga rata-rata rumah di Pondok Indah (salah satu kawasan perumahan paling elit di Jakarta) adalah Rp 20 miliar. Sebagai contoh, ada satu rumah bertingkat mewah dengan luas tanah 424 meter persegi dan luas bangunan 525 meter persegi ditawarkan hanya Rp 23 miliar saja.
Dugaan main proyek di DPRD DKI Jakarta pun merebak. Karena renovasi yang dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama, gedung DPRD DKI baru saja mengalami renovasi total pada pertengahan 2013 lalu.Yang direnovasi kali ini adalah ruang rapat alat kelengkapan dewan (komisi, badan-badan), juga perbaikan marmer bagian depan serta belakang.
BACA JUGA: Direktur Ari Zulfikar & Partners Diperiksa Kejagung
Renovasi itu total menghabiskan anggaran Rp 47 miliar. Namun, belum setahun renovasi, plafon di lantai tiga sudah jebol. Ketika itu, pihak Dinas Perumahan dan Gedung DPRD DKI Jakarta saling lempar tanggung jawab dengan pihak Sekretariat Dewan. Pihak Setwan menilai kontraktor yang tidak beres, sementara pihak Dinas Perumahan menuding balik bahwa Setwan yang tidak cakap dalam melakukan maintenance gedung dewan.
Indikasi kedua bahwa proyek tersebut tidak sesuai kebutuhan adalah sederhana saja. Karena kondisi toilet di gedung dewan masih sangat baik. Pantauan Jawa Pos sendiri menyebutkan tidak pernah ada masalah dengan gedung dewan. Airnya masih mengalir lancar. Semua urinoir (tempat pipis) masih baik dipergunakan, juga WC-nya tidak ada masalah. Pertanyaannya, kalau semuanya masih baik-baik saja, kenapa harus direnovasi?
Sekretaris Dewan DKI Jakarta Mangara Pardede mengatakan bahwa pihaknya tidak tahu menahu terkait renovasi tersebut. ’’Tahunya hanya mau direnovasi. Soal nilainya, tendernya, dan teknisnya, saya tidak tahu. Tanya saja ke Dinas Perumahan,’’ terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta Jonathan Pasodung sendiri berkelit ketika dikonfirmasi. ’’Memang ada proyek renovasi gedung. Saya lupa berapa nilainya secara persis,’’ jawabnya, ketika ditanya soal renovasi tersebut.
Ketika dikejar terus soal renovasi, Jonathan hanya menyebutkan bahwa yang direnovasi adalah toilet dan lobi. ’’Sudah, sudah wawancaranya,’’ katanya, langsung bergegas menaiki mobilnya dan meninggalkan balaikota.
Menanggapi hal itu, kordinator advokasi dan inevestigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafy menyesalkan proyek tersebut. ’’Jelas Pemprov DKI Jakarta tidak mengerti kondisi rakyatnya. Ini sudah di luar akal sehat,’’ katanya. ’’Mungkin jambannya dari emas,’’ imbuhnya, menyindir.
Uchok bahkan tegas-tegas menuding bahwa proyek tersebut sangat berbau korupsi. ’’Seperti jamban, baunya tidak sedap,’’ paparnya.
Uchok yakin bahwa proyek renovasi ini memang didesain untuk mark up APBD. Menurutnya, sulit dinalar uang sebanyak Rp 28 miliar dihabiskan untuk merenovasi sesuatu yang sebenarnya masih bagus kondisinya.
Padahal, anggaran sebesar itu bisa digunakan untuk kepentingan yang lebih besar. ’’Misalnya, untuk memberi modal UKM. Kalau tiap UKM sebesar Rp 100 juta, bisa digunakan untuk memberdayakan 280 UKM. Bayangkan,’’ sergahnya.
Untuk itu, dia meminta agar Pemprov DKI Jakarta harus benar-benar menghentikan renovasinya tersebut. ’’Pilihannya ada dua, yakni hentikan dan hentikan,’’ tandasnya. (riz/ano)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemenhub Harapkan ERP Segera Direalisasikan
Redaktur : Tim Redaksi