jpnn.com - JAKARTA - Penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di jalanan Jakarta diyakini dapat mengatasi kemacetan yang semakin parah. Karenanya, Kementerian Perhubungan pun mendorong ERP segera diterapkan di jalanan Jakarta.
Menurut Kepala Badan Litbang Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Elly Sinaga, penerapan ERP di Jakarta memang sudah harus dilakukan. Pasalnya, kecepatan rata-rata kendaraan di kota Jakarta sudah sangat lambat, yakni berkisar 10-20 km/jam. "Di Jakarta harus segera dilakukan ERP," ujar Elly dalam diskusi mengenai ERP di Hotel Millenium, Jakarta, Selasa (21/10).
BACA JUGA: Ahok Tolak Mentah-mentah Tuntutan UMP Buruh
Namun, Elly mengingatkan agar penerapan ERP nanti juga harus diimbangi dengan sarana transportasi umum yang baik. Sebab, pengguna mobil pribadi yang tidak mau membayar ERP akan memilih menggunakan sarana transportasi umum.
"Kalau pengguna kendaraan pribadi keberatan keluarkan uang lebih, pasti mereka akan berpikir pakai kendaraan umum aja, maka itu transportasi umum juga harus dibenahi," serunya.
BACA JUGA: PD Pasar Jaya Minta Keringanan Tarif Pengelolaan Sampah
Untuk di Jakarta, rencananya tarif yang akan diberlakukan untuk ERP sebesar Rp 30 ribu sekali lewat. Nantinya pemasukan ERP ini dapat digunakan untuk membenahi transportasi di Jakarta ataupun daerah. Dana ERP ini tidak boleh masuk ke kas daerah, namun ke BLU (badan layanan umum).
"Kalau tambah macet, tambah mahal. Harus seperti itu. Misalnya Rp 30 ribu, katakanlah ada satu juta kendaraan setiap hari itu jadi Rp 30 miliar. Dikurangi biaya operasional ERP sebesar 20 persen, sisanya Rp 24 miliar per hari, itu jumlah yang cukup besar. Nanti dialokasikan untuk benahi transportasi," ungkapnya.(chi/jpnn)
BACA JUGA: 4.868 Pendatang Baru Terjaring Operasi Biduk
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Alasan Perlu Dibangun Banyak SPBG di Jakarta
Redaktur : Tim Redaksi