jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris DPRD DKI (Sekwan) Jakarta M Yuliadi masih bungkam mengenai data kunker DPRD per komisi di 2018-2019. Kondisi ini pun menuai sorotan dari sejumlah kalangan.
“Kami berharap sekwan dapat membuka data kunker DPRD,” ujar Direktur Eksekutif Indonesia for Transparancy and Accounntability (Infra) Agus Chaerudin, Kamis (3/1).
BACA JUGA: Kinerja DPRD DKI Tahun Depan Diprediksi Melempem
Agus menilai, data tersebut adalah hak masyarakat. “Apalagi DPRD kan wakil rakyat, sudah seharusnya mereka transparan,” kata dia. Justru jika ditutupi, sambung Agus, masyarakat akan semakin curiga. “Jangan-jangan memang ada udang di balik batu. Makanya buka-bukaan saja lah. Sekarang eranya transparansi,” ucap Agus.
Seperti diketahui, salah satu yang disoroti dalam APBD DKI adalah anggaran Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD DKI yang naik drastis. Karena, anggaran melonjak menjadi Rp 346,5 miliar. Ini merupakan nilai terbesar yang diajukan sekretariat DPRD dalam tiga tahun terakhir.
BACA JUGA: Anggota DPRD DKI Khawatirkan Ancaman dari Gunung Salak
Anggaran setwan yang naik fantastis itu juga disoroti oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta Rian Ernest mengatakan, partainya telah mengeluarkan sikap terhadap anggaran yang sedang dibahas saat ini antara eksekutif dengan legislatif. “Pernyataan sikap PSI DKI Jakarta adalah, membuat anggaran DKI, jangan awur-awuran. Pak gubernur, tolong cermati ulang,” kata Rian, beberapa waktu lalu.
Ia menjelaskan, beberapa pos yang signifikan naik dan memiliki potensi inefesiensi anggaran adalah senilai Rp 107,7 miliar untuk kunjungan kerja, Rp 620 juta untuk renovasi kolam, Rp 542,8 juta untuk pemeliharaan kendaraan, dan Rp 571 juta untuk pengelolaan website.
BACA JUGA: Serapan Rendah, Anies Jadi Sasaran Empuk DPRD
Selain itu, terdapat mata kegiatan Penunjang Kehadiran Rapat Bagi Pimpinan Rapat Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp 16 miliar yang baru muncul saat pembahasan dengan DPRD.
“Mencermati lagi pos-pos anggaran agar jangan sampai uang rakyat terpakai tidak jelas dan tidak efektif. Tentu belum terlambat. Pemerintah masih bisa menghitung kembali pos anggaran yang kurang prioritas agar bisa mengurangi defisit anggaran yang saat ini masih dihadapi Jakarta,” tegas dia.
Rian mengharapkan masyarakat juga turut aktif mengawasi proses anggaran ini dengan membuka situs website resmi Pemprov DKI apbd.jakarta.go.id dan memberikan masukan konstruktif bagi pemerintah lewat platform kawaljakarta.id. “Tak ada yang salah untuk menjadi manusia yang lebih peduli. Demi Jakarta yang lebih baik,” tukas dia. (wok)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Talangan untuk DP Nol Rupiah Dipangkas
Redaktur & Reporter : Adil