jpnn.com, TERNATE - Anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, Murad Polisiri mendesak Pemerintah Kota Tikep menahan seluruh gaji maupun tunjangan tambahan penghasilan (TTP) aparatur sipil negara (ASN) yang menolak vaksinasi Covid-19.
Murad menjelaskan bahwa vaksinasi itu adalah perintah pemerintah pusat yang patut dijalankan. Oleh karena itu, kata dia, ASN sebagai warga negara harus taat kepada perintah.
BACA JUGA: MenPAN-RB Mengusulkan ASN Terlibat Penjualan Vaksin Ilegal Dipecat
"Sebab, vaksin itu bukan untuk siapa-siapa, namun vaksin itulah yang melindungi mereka, baik dari keluarga maupun seluruh rakyat Indonesia. Pemkot harus tegas kalau ada ASN tidak mau vaksin Covid-19," kata Murad Polisiri di Ternate, Senin (7/6).
Selain itu, lanjut Murad, adanya refocusing anggaran di seluruh pemerintah daerah untuk dialokasikan dalam penanganan Covid-19, tentunya harus membuat ASN menjadi garda terdepan dalam penanganan corona.
BACA JUGA: ASN dan Honorer Tikep yang Tolak Vaksin Bakal Diberi Sanksi Tegas
"Apalagi ASN ini kan, mereka terima gaji dan TTP. Maka dari itu, saya minta kepada wali kota tahan gaji dan tidak memberikan TTP kepada ASN, terutama bagi mereka yang tidak divaksin," ujarnya.
Murad menegaskan, bukan hanya ASN saja yang divaksin, tetapi anggota DPRD juga perlu dikritisi dan wajib juga untuk menjalani vaksinasi Covid-19.
BACA JUGA: Khofifah Minta Vaksinasi Guru Tuntas Sebelum Pembelajaran Tatap Muka
Sebelumnya, Pemkot Tikep berkeinginan menerapkan sanksi bagi seluruh ASN dan honorer yang enggan divaksin.
Sanksi itu berupa pemotongan gaji dan TTP.
Wakil Wali Kota Tikep Muhammad Sinen dihubungi menyatakan telah divaksin.
Oleh karena itu, katanya, tidak ada alasan bagi ASN dan honorer tidak divaksin, karena niat pemerintah dalam pemberian vaksin ini agar masyarakat tidak tertular Covid-19.
Dia minta kepada sekretaris daerah agar memberikan sanksi dengan cara memotong TTP bagi ASN yang bandel dan tidak mau divaksin. (antara/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Boy