DPRD Jogja Ancam Boikot Dana Pilkada

JOGJAKARTA – Penolakan rencana pemerintah pusat yang menginginkan pengisian gubernur DIJ melalui pemilihan langsung terus bergulirKali ini terjadi di DPRD Kota Jogja yang menolak dengan tegas keinginan pemerintah pusat tersebut

BACA JUGA: MK Tolak Gugatan Pemilukada Batanghari

DPRD Kota Jogja bahkan mengancam akan memboikot dana pilihan gubernur (pilgub) jika pusat tetap memaksakan hal tersebut.

” Kami targetkan tidak sampai satu minggu, DPRD Kota Jogja akan melakukan rapat paripurna untuk mendukung penetapanPada rapur itu, salah satu poin pentingnya adalah instruksi menolak APBD untuk dana pilgub,” tandas Ketua DPRD Kota Jogja Henry Koencoroyekti

BACA JUGA: Ajak Demokrat Mengerti Jogja

Henry menegaskan, keinginan menggelar rapur tersebut sudah diumumkan ke seluruh fraksi di DPRD Kota JogjaTermasuk dengan fraksi partai pendukung pemerintah pusat, Demokrat

BACA JUGA: Sultan Surati Wapres Boediono

”Ada Fraksi Demokrat atau tidak, rapur akan kami laksanakan,” terangnya.

Ia mengungkapkan, rencana menggelar rapur ini sebelumnya sudah menjadi pembicaraan di kalangan anggota dewanSaat itu, hampir seluruh fraksi kecuali Demokrat bersedia untuk menggelar rapur iniMereka pun tak mempermasalahkan hadir atau delapan orang anggota dewan dari Demokrat.

”Selama syarat utama kourum dalam terpenuhi, rapat akan tetap dilaksanakan,” jelasnya.
Anggota dewan, menurut Henry, mendukung sepenuhnya penetapan untuk pengisihan gubernur DIJPenetapan bagi mereka adalah harga mati yang tidak bisa ditawarItu juga yang akan mereka bawa dalam rapur nanti.

”Agenda terbesar ada rapur ini adalah membawa masalah ini ke DPRD DIJ, agar mereka juga menolak mengeluarkan dana APBD untuk pilgubKarena, masyarakat Jogja jelas menginginkan penetapanKalau pun harus pemilihan ini jelas akan menghamburkan uang rakyat,” jelasnya.
 
Di lain pihak, Anggota DPRD Kota Jogja dari Fraksi Demokrat Ign Sunaryo mengaku pihaknya masih menunggu instruksi dari DPPSebab, saat ini pengurus DPC Demokrat Kota Jogja tengah dipanggil DPP

”Secara resmi, kami masih menunggu bagaimana instruksi dari DPP yang mengundang DPC ke Jakarta untuk berdikusi tentang masalah keistimewaan ini,” imbuhnya.Tapi, secara pribadi, sebenarnya dirinya mendukung penetapan untuk pengisian gubernur DIJ”Ini bukan statemen resmi fraksi loKarena sekarang pimpinan DPC masih berada di Jakarta,” terangnya.

Dukungan penetapan juga dilakukan warga pendatang dari luar JogjaDaniel Damaledo, tokoh masyarakat NTT di Jogja tegas untuk mendukung penetapan untuk proses pengisian gubernurItu sesuai dengan kehendak rakyat DIJ”Kalau referendum hanya akan mubadzirJusteru itu kebijakan yang tak perlu karena jelas seluruh warga DIJ mendukung penetapan gubernur,” tandasnya(eri)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Perbaiki Penerapan Perda Syariah!