DPRD Wajo Dukung Gerakan Masyarakat Wajo

SENGKANG- DPRD Wajo akan membahas permintaan jaminan bebas intervensi dari PT Energy Equity Epic Sengkang (PT EEES)Pasalnya, untuk beroperasi kembali setelah dua hari terakhir terhenti, produsen gas itu harus mengantongi surat jaminan tertulis dari Pemkab Wajo

BACA JUGA: MOJOKERTO : Bocah Cabul Dituntut 12 Bulan

Operasi yang terhenti  meengakibatkan pemadaman bergilir di wilayah Wajo dan sekitarnya.

Wakil Ketua DPRD Wajo Rahman Rahim saat dikonfirmasi Fajar mengaku, secepatnya akan membahas persoalan pendudukan mahasiswa dan warga di lokasi industri PT EEES serta imbas berkurangnya pasokan listrik yang terjadi hampir semua wilayah SulselbarDPRD Wajo akan membahas solusi terbaik antara kepentingan warga yang menuntut royalti 12 persen dari kehadiran produsen gas itu di Wajo dengan sikap PT EEES yang tak kunjung memberikan jawaban.

"Kita akan rapatkan di jajaran pimpinan terkait persoalan yang terjadi dan solusi terbaik yang bisa mencairkan persoalan

BACA JUGA: Pemadaman Masih Tetap Berlangsung

Apalagi, masalah ini bukan masalah Wajo saja karena dampaknya dirasakan oleh masyarakat di luar Wajo," terang Rahman Rahim, Senin 3 MeiPastinya, DPRD wajo mendukung gerakan masyarakat Wajo menuntut royalty bagi hasil untuk Wajo sebagai daerah penghasil.

Sementara Anggota Komisi Satu  DPRD Wajo, Akhzar mengatakan, pemadaman yang dilakukan tidak terlalu signifikan dirasakan oleh masyarakat karena sifatnya bergilir

BACA JUGA: Gubernur Mediasi Sengketa Gas Sengkang

Adapun pemadaman yang terjadi hanyalah
akal-akalan Pihak PT EEES agar masyarakat Wajo goyah menuntut royaltiPolitisi Partai Persatuan Daerah (PPD) sangat mendukung gerakan yang dilakukan oleh warga Wajo untuk menuntut apa yang menjadi haknya.

"Sekarang kita masih menunggu hasil pertemuan 6 Mei mendatangJawaban inilah yang akan menetukan, apakah PT Equity bersedia menerima tuntutan warga ataukah ada opsi yang lain yang ditawarkanIni juga akan sangat menetukan situasai di Wajo jika harapan masyakat diabaikan," ungkap mantan kepala desa itu.

Sementara Bupati Wajo, Andi Burhanuddin Unru menegaskan, enggan memberikan jaminan tertulis kepada PT EEES  terkait jaminan keamanan dan intervensi dari pihak manapunNamun, bupati yang akrab disapa
Andi Bur menjamin situasi di lokasi industri gas itu terkendaliApalagi, aparat kepolisian siap siaga di lokasi tersebut.

"Justru saya yang turun tangan mencairkan suasana pada puncak aksi (Sabtu, 1 Mei) laluSeandainya saya tidak turun tangan, massa bisa mengamukJadi Pemkab Wajo juga tidak menginginkan masyarakat Wajo melakukan pengrusakan atau anarkis karena itu aset negaraSatu pasti, royalty untuk daerah penghasil tidak bisa ditawar-tawar," tegasnya(slm)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengusaha Sawit Diculik, Minta Tebusan Rp 1 Miliar