Gubernur Mediasi Sengketa Gas Sengkang

Namun Belum Ada Kepastian EEES Pasok Gas ke PLN

Selasa, 04 Mei 2010 – 12:31 WIB
MAKASSAR -- Krisis listrik yang kembali melanda Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam tiga hari terakhir akibat perseteruan pihak Energy Equity Epic Sengkang (EEES) dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo, bakal segera teratasiPT

BACA JUGA: Pengusaha Sawit Diculik, Minta Tebusan Rp 1 Miliar

EEES sebagai pemasok tunggal gas ke Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Sengkang, memberikan jaminan akan segera beroperasi kembali
Dengan catatan, ada jaminan keamanan dari pihak terkait, khususnya Pemkab Wajo.

Hal itu ditegaskan Presiden EEES Andi Riyanto, saat bertemu khusus dengan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo di gubernuran, Senin 3 Mei, sore kemarin

BACA JUGA: MEDAN: Demo Buruh Rusuh

Dalam pertemuan tersebut, Andi Riyanto didampingi Bambang SF, kepala Bagian Pengelola EEES, dan Jhon Anderson dari Divisi Pembangkitan.

Pertemuan yang digagas Gubernur Syahrul Yasin Limpo tersebut, ikut dihadiri pihak PT (Persero) PLN Wilayah Sultanbatara
Yaitu Nurjaya (manajer Perencanaan), Sukardi (manajer SDM), dan Manajer Sektor Tello, Purnomo

BACA JUGA: Penahanan Bupati Talaud Tergantung Kejati Sulut

Ketiganya mewakili GM PLN Sultanbatara, Ahmad Siang, yang dilaporkan sedang sakit.

Dalam pertemuan kemarin, gubernur memang meminta khusus EEES untuk segera mengoperasikan dan memaksimalkan aktivitasnya agar bisa memasok gas yang dibutuhkan PLTG SengkangBegitu pula dengan PLTG, Syahrul meminta segera beroperasi agar dapat memasok daya ke sistem kelistrikan Sulsel yang sampai kemarin mengalami defisit hingga 152 Megawatt (MW)."Saya bersama bupati meminta masyarakat tidak membuat reaksi yang bisa menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran terhadap laju investasiSemua harus berjalan dalam situasi yang kondusif," imbau gubernur.

Mengenai tuntutan dana bagi hasil pengelolaan gas sebesar 12 persen kepada pemerintah daerah, Syahrul mengaku belum mengetahui apakah dapat dipenuhi EEES atau tidakDia hanya meminta krisis listrik segera diakhiri dengan mengaktifkan kembali PLTG SengkangTentu saja, untuk itu EEES harus terlebih dahulu beroperasi.

:TERKAIT Syahrul mengakui, untuk kembali beroperasi seperti sebelum terjadi pendudukan wilayah operasional EEES oleh warga, tidak semudah yang dibayangkan"Semuanya butuh prosesTidak seperti saklar, langsung jalanTapi sudah diminta, kalau bisa hari ini (kemarin, red)," ujarnya.

Belum Ada Kepastian

Merespons hasil mediasi awal yang dilakukan Gubernur Syahrul Yasin Limpo, General Manager PLN Wilayah Sultanbatara, Ahmad Siang, berharap BP Migas dapat segera memasok gas ke PLTG SengkangDengan demikian, defisit 152 MW akibat keluarnya PLTG Sengkang dari sistem kelistrikan Sulsel, dapat segera teratasi.

Menurut dia, tidak ada alasan bagi BP Migas untuk tidak menginstruksikan EEES segera beroperasi kembaliApalagi, jaminan keamanan dari Pemprov Sulsel melalui Gubernur Syahrul yasin Limpo sudah diberikan."Saya juga tidak tahu sampai kapan PLTG Sengkang tidak beroperasiPadahal, situasi di Sengkang sudah kondusif sejak kemarin (Minggu, red)," keluh Ahmad Siang, malam tadi.

Meski begitu, Ahmad Siang optimis dalam waktu dekat pasokan gas kembali normal sehingga tidak ada lagi pemadaman bergilirDengan daya sebesar 195 MW di PLTG Sengkang, memang harapan PLN ada di PLTG guna mengakhiri pemadaman bergilir.

"Saya kira pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten tidak ingin melihat masyarakatnya terus berada dalam kegelapanKalau pemadaman terus berlangsung, juga akan memperburuk perekonomian di daerah ini," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden EEES, Andi Riyanto berjanji segera mengaktifkan kembali operasional perusahaannyaDia juga menjamin pasokan gas ke PLTG SengkangTapi, imbuhnya, pihaknya betul-betul mendapat jaminan keamanan"Tentu saja, setelah semuanya clear, kami akan segera berkoordinasi dengan BP Migas sebagai pengawas," katanya.

Andi Riyanto berharap, setelah pertemuan dengan gubernur, diharapkan semua kebutuhan perusahaan untuk beroperasi, terutama jaminan keamanan bisa diperolehApalagi, secara teknis tak ada masalah di lapangan"Kecuali jaminan keamanan, kami sesungguhnya tidak ada masalah di sana," ujarnya.

Andi Riyanto berjanji setelah berkoordinasi dengan BP Migas dan mendapat lampu hijau untuk segera beroperasi, semua operator EEES yang berjumlah 15 orang, akan segera diaktifkannya kembaliDalam tiga hari terakhir, sebutnya, para operator EEES tersebut terpaksa dievakuasi karena adanya ancaman keamanan.

Kekhawatiran pihak EEES untuk memulai operasinya memang masih ada, terutama pascapendudukan yang dilakukan wargaNamun, Syahrul berharap keamanan di sekitar lokasi operasional bisa dijamin bersama-sama oleh Pemkab Wajo, Pemprov Sulsel, aparat keamanan, maupun dari masyarakat sendiri.

Gubernur mengingatkan, aksi pendudukan warga terhadap EEES tidak akan menyelesaikan persoalanSebaliknya, menimbulkan masalah baru yang dampaknya dirasakan seluruh masyarakat Sulsel, yaitu terjadinya krisis listrik yang berujung pada pemadaman bergilir.

Untuk diketahui, pasokan daya dari PLTG Sengkang ke sistem kelistrikan Sulsel mencapai 195 MWItu setara dengan 22,32 persen dari 560 total daya terpakai di sistem kelistrikan Sulsel saat ini.

Bupati Wajo Andi Burhanuddin Unru, ungkap gubernur, juga telah dihubunginya terkait pemberian jaminan keamanan operasional EEES"Bupati bersedia memberikan jaminan dengan ketentuan, tuntutan dan kepentingan rakyatnya ikut dibicarakan," jelasnya.

Dari Sengkang, Bupati Andi Burhanuddin Unru menegaskan, situasi di lokasi industri gas itu sepenuhnya sudah terkendaliAparat kepolisian juga tetap siap siaga di lokasi tersebutJadi, katanya, tidak ada alasan bagi EEES untuk tidak beroperasi kembali.

Pihak EEES sendiri menilai ancaman unjuk rasa yang dilakukan warga di wilayah kerjanya sudah sampai pada tahap mengkhawatirkanJaminan keamanan menjadi persyaratan mutlak operasional.

Lalu, bagaimana dengan tuntutan warga dan pemerintah daerah sendiri? Syahrul mengungkapkan adanya pembicaraan membangun agenda pertemuan membahas komitmen baru dengan sejumlah stakeholder terkait tuntutan masyarakatPembahasan komitmen baru itu nantinya akan melibatkan pihak EEES, PLTG Sengkang, Pemprov Sulsel, Pemkab Wajo, BP Migas, dan masyarakat.

Masalah yang terjadi antara masyarakat, Pemkab Wajo, dan pihak perusahaan pemasok gas, diakui Syahrul cukup kompleksPermasalahan yang terjadi terkait regulasi dan kebijakan pemerintah pusat dan melibatkan lintas sektor.

Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, BP Migas, PLN, dan pihak perusahaan perlu duduk bersama membicarakan tuntutan masyarakat"Yang bisa kita lakukan saat ini, bagaimana agar listrik bisa cepat menyala, pasokan listrik cukup, dan tidak ada lagi pemadaman listrik," harapnya.

Mantan bupati Gowa dua periode itu berjanji segera memanggil bupati Wajo dan meminta poin-poin yang menjadi tuntutannya agar bisa dimediasiSambil semua berproses, EEES diminta kembali beraktivitas dan mengakhiri krisis listrik dalam waktu paling lambat dua hari mendatang.

Andi Riyanto sendiri mengaku pihaknya sudah memenuhi kewajibannya sesuai kontrak yang ditandatangani dengan pemerintahDia juga mengaku bahwa tuntutan masyarakat yang menagih janji EEES untuk mempekerjakan penduduk lokal minimal 50 persen, sudah masuk agenda pertemuan kelak.

"Mengenai janji dana pembangunan desa Rp 1 miliar seperti yang diminta warga, saya belum berani memberikan kepastianBanyak agenda yang akan dibahas untuk dilaksanakanJadi, terlalu awal kalau dibicarakan dan diungkapkan dalam pertemuan ini," ujarnya.

Pembagian bagi hasil pengelolaan gas di Desa Gilireng, Wajo seperti tuntutan warga, kata dia, pada dasarnya telah menjadi agenda di tingkat pemerintah pusatSkema bagi hasil akan dibicarakan di pusat dalam waktu dekatKegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan alias community development, katanya, juga telah dijalankan pihaknya(rif-ram-slm)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Inovasi Kepala Daerah Masih Rendah


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler