jpnn.com - JAKARTA - Perombakan kabinet alias reshuffle jilid II akan dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) paling cepat Oktober dan paling lambat akhir tahun 2015 mendatang.
Prediksi itu datang dari elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai politik pengusung pemerintah.
Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno menyatakan, aka nada reshuffle jilid II yang dilakukan Presiden Jokowi. Namun, dia enggan menyebutkan menteri yang pantas dicopot dari jabatannya.
BACA JUGA: Razman Mundur Gara-gara Sikap Bini Muda Gatot
"Jilid kedua Oktober lah, akhir tahun, apa itu kementeriannya ya nantilah?," ungkapnya kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (18/8).
Dia mengaku, terdapat sejumlah prakondisi yang memungkinkan dilakukan reshuffle lagi. Contohnya, kinerja menteri yang kurang koordinasi antar kementerian sehingga tidak solid. Hal itu terkait reshuffle jilid pertama yang dilakukan Presiden Joko Widodo.
"Pra kondisi itu ada engga? Itu ada. Kinerja tidak maksimal. Siapa-siapa menteri yang kurang pas? Waktu diumumkan kita tahu yang kurang, itu menjadi pengetahuan publik," ujarnya.
Menurut Anggota Komisi XI itu, Jokowi telah melakukan reshuffle dengan minimalis sehingga tidak menimbulkan goncangan. Bahkan, siapa orang yang ditunjuk Jokowi sebagai menteri adalah tepat. "Perhitungannya tepat," tandasnya.
Hendrawan mencontohkan, saat Thomas Lembong yang dikritik tidak tepat saat ditunjuk sebagai Menteri Perdagangan (Mendag), tetapi latar belakangnya ternyata analis investasi. "Kalau begitu 'track recordnya' mirip Gita Wirjawan. Ya kita terima," imbuhnya.
Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah menambahkan, partainya sangat kritis terhadap pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK). Menurutnya, PDIP ingin pemerintahan berjalan dengan baik dan efektif yang bermanfaat untuk rakyat.
"Karena suksesnya pemerintahan Jokowi-JK berkaitan pada elektabilitas PDIP," kata Basarah di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (18/8).
Sejatinya, kata Basarah, pihaknya mendukung dilakukannya perombakan atau reshuffle kabinet kerja oleh Presiden Jokowi. Karena PDIP juga menilai kinerja yang dilakukan oleh para menteri ekonomi sebelumnya cenderung lambat.
"Kita merasa sama seperti masyarakat kok pemerintahan ini berjalan lamban. Itu dasar kita kritik," tuturnya.
Masih kata Basarah, PDIP menghormati menteri yang baru masuk menggantikan menteri lama di kabinet kerja. PDIP, akan mendukung menteri yang berkinerja baik yang mampu menciptakan kesejahteraan untuk masyarakat.
"Merekrut menteri yang dapat wujudkan janji-janji pada rakyat, disitu letak kepuasan PDIP. Ketika tidak dapat wujudkan janji pada rakyat, di situ kekecewaan PDIP," tutupnya. (aen)
BACA JUGA: Kasus Bansos, Penyidik Juga Sasar Kabupaten/Kota
BACA JUGA: Walah! Ada Lembaga Resmi tapi tak Punya Kantor
BACA ARTIKEL LAINNYA... Politikus Gerindra Anggap Presiden tak Bisa Selesaikan Kasus Tanah
Redaktur : Tim Redaksi