jpnn.com - JAKARTA - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) dan Fraksi Partai Persatuan Pembagunan (FPPP) DPR mewacanakan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPR untuk menginvestigasi kenaikan harga beras yang selalu terjadi pada akhir Februari atau menjelang panen raya gabah.
Hal tersebut dikatakan anggota Komisi IV DPR dari FKB Daniel Djohan dan Sarmuji Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PPP dalam diskusi "Harga Beras Melambung, Siapa yang Bermain?", di press room DPR, Gedung Nusantara III, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (26/2).
BACA JUGA: Menteri Susi Hanya Mau Makan Tahu Tempe di Pangandaran
"Melambungnya harga beras menjelang akhir Februari di setiap tahunnya selalu saja terjadi. Bahkan untuk tahun 2015 kenaikkan harga beras mencapai 30 persen. Di sisi lain, pemerintah mengklaim stok beras nasional mencukupi, sebagaimana yang dinyatakan Presiden Joko Widodo, usai blusukan ke gudang Bulog, Kelapa Gading kemarin," kata Daniel Djohan.
Dua fakta itu lanjutnya, sangat bertolak belakang, sementara rakyat di semua daerah menjerit karena harga beras semakin tidak terkendali.
BACA JUGA: Politikus PDIP Dukung Jokowi Setop Kirim TKW ke Luar Negeri
"Sepertinya ada tangan-tangan tertentu memainkan harga beras untuk memaksa pemerintah membuka keran impor," tegasnya.
Indikasinya kata anggota DPR dari daerah pemilihan Kalimantan Barat itu, beberapa hari belakangan ramai pemberitaan bahwa Thailand bersedia memasok beras Indonesia dengan harga Rp 4 ribu per kilogram.
BACA JUGA: Sebut Hakim Sarpin Beralih Peran
"Tapi itu tidak boleh terjadi karena DPR sudah melarang pemerintah impor beras. Untuk mengatasi permainan harga beras, FKPB justru mendorong DPR buat Pansus," tegasnya.
Sementara Sarmuji menambahkan, melambungnya harga beras tidak bisa dilepaskan dari peran spekulan dan kartel di bidang beras yang terasa terlalu kuat.
"Spekulan dan praktik kartel bisa eksis karena mereka memang bisa memainkan harga menjelang panen raya untuk mengosongkan gudangnya," ujar anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Timur itu.
Untuk menghentikan permainan harga spekulan dan kartel ini, Sarmuji mendorong DPR untuk segera membentuk Pansus beras.
"Hanya melalui Pansus, DPR bisa melakukan investigasi kepada semua pihak yang terkait dengan beras," pungkasnya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pakar Hukum Dorong Mantan Dirut IM2 Ajukan PK
Redaktur : Tim Redaksi