jpnn.com - BINTAN – Dua lokalisasi di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau tak lama lagi akan segera ditutup. Kementerian Sosial (Kemensos) bahkan akan memberikan dana bantuan Rp 5 juta bagi setiap pekerja seks komersial (PSK) yang selama ini menjajakan diri di lokalisasi Bukit Senyum dan Batu 24 di Kabupaten Bintan.
Jumat (31/1) lalu, perwakilan dari Kemensos dan Pmkab Bintan membahas penutupan lokalisasi dengan menggelar rapat koordinasi di Kantor Bupati Bintan. Rapat itu juga dihadiri satuan kerja perangkat daerah (SKPD), Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bintan serta berbagai elemen masyarakat.
BACA JUGA: Hendak Melerai Keributan, Ishak Tewas Ditebas Sekelompok Pemuda
“Tugas kami sosialisasi ke berbagai daerah yang memiliki masalah terkait tuna susila dan korban traficking perempuan. Khususnya di Bintan yang ingin menutup lokalisasi, pusat akan membantunya,” ujar Kepala Sub Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Susila dan Korban Trafiking Perempuan Kemensos RI, Esas Sumantri seperti dilansir Batam Pos.
Diakuinya, penutupan lokalisasi pasti menimbulkan kontradiksi di antara para PSK dan Pemda. Namun, lanjutnya, hal itu tak perlu diresahkan karena Kemensos memiliki anggaran dalam menyelesaikan masalah ini. Anggaran itu dipergunakan bagi PSK yang beralih profesi dan membuka usaha melalui program Usaha Ekonomi Produktif (UEP).
BACA JUGA: Candi Muara Takus, Jejak Kerajaan Sriwijaya di Provinsi Riau
Nantinya, PSK yang ikut program UEP akan mendapatkan bantuan dana Rp 5 juta. Syaratnya, mereka tak lagi menjadi PSK.
“Kita minta Pemkab Bintan mengajukan dana tersebut ke Kemensos. Sehingga bisa kita ketahui nominal kebutuhannya,” katanya.
BACA JUGA: Tiap SKPD Lapor Kekurangan PNS
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Bintan, Edi Yusri menyambut program Kemensos itu dan segera menindaklanjutinya. “Kita akan upayakan, agar semuanya bisa terealisasikan,” ujar Edi.
Rencana penutupan 2 lokalisasi di Bintan itu langsung mendapat dukungan dari Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bintan, Manimpo Simamora. Namun, ia juga meminta Pemkab Bintan agar dapat memberikan solusi yang terbaik sehingga wacana penutupan lokalisasi tidak menimbulkan permasalahan lanjutan di tengah-tengah masyarakat.
“Kita mendukung kok, tetapi solusi yang diberikan nanti jangan sampai menimbulkan masalah baru yang mungkin jauh lebih besar,” ungkap mantan anggota DPRD Bintan.
Sebelumnya, Kepala Kantor Kementrian Agama (Kakanmenag), Erizal Abdulah mengatakan sebaiknya tempat lokalisasi di Bintan ditutup selamanya. Sebab, keberadaan dua lokalisasi itu membawa banyak mudarat bagi daerah maupun masyarakat setempat.
“Kita harus mencontoh daerah Jakarta maupun Surabaya yang pemerintahannya membuat kebijakan menutup tempat lokalisasi terbesar di antaranya Dolly dan Keramat Tunggak. Bintan juga harus bisa membuat kebijakan seperti itu,” ujar Erizal.(jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemprov Surabaya Protes Moratorium CPNS
Redaktur : Tim Redaksi