jpnn.com - JAKARTA – Hasil survei yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memerlihatkan 68-70 persen daerah otonomi baru yang telah berusia tiga tahun, gagal meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Padahal tujuan utama otonomi lebih kepada penguatan pemerintah lokal demi memacu kesejahteraan daerah dan pertumbuhan ekonomi.
BACA JUGA: Pemerintah Hentikan Pengiriman Pembantu Rumah Tangga ke Timur Tengah
“Terutama untuk meningkatkan PAD-nya (pendapatan asli daerah,red), boleh dibilang sebagian besar mengandalkan belanja transfer pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan. Lima tahun pertama mereka itu pasti belanja terbesarnya hanya untuk belanja aparatur, belum sepenuhnya berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek, Senin (4/5).
Menurut birokrat yang akrab disapa Donny ini, ada beberapa penyebab mengapa daerah otonomi baru sulit meningkatkan PAD. Antara lain, keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Kemudian potensi sumber-sumber pemasukan yang ada di daerah juga sangat terbatas.
BACA JUGA: Kejagung Tangkap Buronan di Masjid
Menghadapi kondisi yang ada, Kemendagri kata Donny, melakukan sejumlah evaluasi. Sementara terhadap usulan-usulan pemekaran baru, akan dilakukan secara selektif.
“Wacana yang mengemuka, untuk otonomi daerah baru itu harus ada persiapan, jadi jangan tiba-tiba otonomi sekaligus. Kemudian dievaluasi dalam beberapa waktu tertentu. Sehingga perkembangan otonomi baru nanti bisa meningkatkan PAD wilayahnya,” kata Donny. (gir/jpnn)
BACA JUGA: Reshuffle Kabinet, Jokowi: Tanya Pak JK Aja
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ingatkan Potensi Dana Desa Antar Ribuan Kades ke Penjara
Redaktur : Tim Redaksi