jpnn.com - JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Maruarar Sirait menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo ternyata mampu membuktikan diri bukan ‘presiden boneka’ seperti tudingan banyak pihak sebelumnya. Bahkan Jokowi -sapaan Joko Widodo- menjadi presiden yang kuat.
"Dulu banyak yang mengatakan dia (Jokowi) Presiden Boneka, lemah, tidak tegas. Sekarang ada nggak bilang dia Presiden Boneka?" ujarnya pada sebuah diskusi bertema 2 Tahun Jokowi-JK: Kerja, Citra, dan Drama di bilangan Cikini, Jakarta, Sabtu (22/10).
BACA JUGA: Polda Diminta Perbaiki Pelayanan Publik
Ara -sapaan Maruarar-mengatakan, posisi Jokowi kini sangat kuat seiring dengan dukungan parlemen. Hal itu tentu berbeda dengan saat awal Jokowi menduduki posisi presiden.
Jokowi dan wakilnya, Jusuf Kalla memulai pemerintahan dengan kondisi berat karena masih ada tarik-menarik kekuatan politik di DPR antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pendukung pemerintahan dengan Koalisi Merah Putih (KMP) yang menguasai parlemen. Kondisi itu pun menghambat kebijakan-kebijakan atau keputusan yang dicanangkan Jokowi.
BACA JUGA: Kepala Desa Hingga Bupati, Ratusan Pejabat Jadi Korban KPK Gadungan
Ara menyebut pertarungan politik yang ketat pada awal pemerintahan Jokowi merupakan sisa-sisa persaingan di pemilu presiden. "Satu tahun pertama politik keras, aroma pilpres terasa sekali," tegas pria kelahiran Medan itu.
Namun satu tahun setelahnya, lanjut Ara, kondisi politik semakin kondusif. Buktinya, pemilihan Panglima TNI, Kapolri dan kepala BIN pun berjalan mulus.
BACA JUGA: Waduuh, Dokter Rancang Aksi Unjuk Rasa
Bahkan dukungan parlemen terlihat nyata pada program pengampunan pajak atau tax amnesty. "Politik sudah mulai stabil. Kalau enggak, enggak mungkin bisa berjalan baik," sebut anggota komisi XI DPR itu.
Lebih lanjut Ara mengatakan, dukungan sejumlah partai seperti Golkar, PPP, dan PAN kepada pemerintah pasti menambah kekuatan dan mengamankan kebijakan Jokowi di parlemen. Namun, katanya, Jokowi mau tak mau harus mengakomodasi partai-partai yang baru saja mendukungnya untuk punya kader di Kabinet Kerja.
“Realitasnya, akomodisi politik harus didampingi SDM yang berkualitas dan berintegritas tapi, kenyataannya realitas politik di Indonesia masih seperti itu," pungkas legislator daerah pemilihan Jawa Barat itu.(dna/JPG)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menko Polhukam Bicara soal Tenaga Honorer, Simak nih
Redaktur : Tim Redaksi