jpnn.com, BATAM - Dualisme pemerintahan di kota Batam yakni antara Pemko Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam sebuah persoalan yang belum terselesaikan hingga saat ini.
Anggota Komisi VI DPR RI, Roy Suryo pun angkat bicara terkait hal ini.
BACA JUGA: Diduga Militer, Enam Warga Negara Singapura Diamankan POM AL
Dia menyebutkan penyelesaikan persoalan ini akan segera diselesaikan lewat Panitia Kerja (Panja) saja, bukan dengan Panitia Khusus (Pansus) seperti rencana sebelumnya.
Roy Suryo mengatakan pertimbangan utama perubahan rencana tersebut soal masa kerja. Panja dinilai lebih cepat dibanding pansus dalam menelurkan keputusan.
BACA JUGA: Jelang Ujian Nasional, Pelajar SMP-MTs Batam Doa dan Dzikir Bersama
"Panja memang lebih kecil dari pansus tapi panja lebih cepat kerjanya, kalau pansus kita khawatir harus lewati dua masa sidang," ucapnya usai hadir pada acara Kenduri Isra Miraj Demokrat, di kantor DPC Demokrat Kota Batam, Senin (25/4).
Dengan demikian, perolehan keputusan yang lebih cepat melalui tim yang cepat kerjanya dinilai bijak mengingat pertumbuhan ekonomi beberapa tahun terakhir di Batam menunjukkan tren yang tidak bagus, ditambah dualisme kewenangan yang mengusik iklim investasi.
BACA JUGA: Tragis, Pria Ini Tewas Tertimpa Pohon Tumbang Saat Berteduh
"Pertumbuhan ekonomi di Kota Batam sudah 2,5 tahun terakhir lambat, jangan sampai semakin lama (tidak ada solusi) semakin menyengsarakan," ucap mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini.
Menurutnya, usai kunjungan ke Pemko Batam dan BP Batam beberapa hari lalu, Komisi VI lantas menggelar rapat internal untuk membahas tim yang tepat menyelesaikan persoalan kewenangan di Batam.
"Ada kemungkinan panja (yang diterapkan), doakan saja. Keputusannya pada rapat internal selanjutnya, secepatnya," ujarnya.
Komisi VI DPR RI, kata Roy, konsen mencari solusi terkait dualisme di Batam, tidak lupa Komisi VI akan terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Dia berharap, keputusan kelak adalah keputusan yang baik agar pertumbuhan ekonomi di Batam kembali menggeliat.
"Apakah nanti output atau golnya benar benar memisahkan wilayah kerja, mana yang diurusi pemerintah kota dan mana yang diurusi BP Batam, yang penting tidak merugikan lagi rakyat," tegasnya kepada Batam Pos kemarin.
Sebelumnya, Kamis (20/4) rombongan Komisi VI DPR RI mengunjungi langsung Pemko Batam dan BP Batam. Kunjungan ini dilakukan guna menjaring informasi tentang Batam, turut hadir saat itu perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) juga perwakilan pengusaha.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi VI mengambil sebuah kesimpulan akan membahas masalah dualisme di Batam ke forum yang lebih tinggi.
"Kami sepakat, ini bukan salah Pemda, bukan salah BP Batam. Tapi ada regulasi yang harus diperbaiki, perbaikannya di lembaga politik di DPR RI. Kita harus lewati pansus, pansus lah salah satu yang bisa menyelesaikan masalah ini," papar seorang anggota Bowo Sidik Pangarso menyampaikan kesimpulan, saat itu.
Ketua Komisi VI Teguh Juwarno mengatakan hal yang sama. Menurut mantan wartawan tersebut perlu kajian yang objektif untuk memutuskan tumpang tindih kewenangan di Batam. "Satu yang ingin saya tegaskan, meskipun BP Batam mitra kami, kami akan objektif menduduk persoalan ini harus selesai, komitmen kami ini," kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Menyikapi kesimpulan ini Gubernur Kepri Nurdin Basirun berpantun berisi harapan agar nasib Batam bisa segera mencapai titik terang.
"Ikan sepat ikan gabus bukan ikan lele, makin cepat makin bagus jangan bertele-tele," harap Nurdin.
Dia khawatir, pembahasan yang lama malah akan menambah persoaalan Batam yang kini kondisi ekonomi tengah bermasalah.
"Saya khawatir semakin mundur nanti sia-sia. Selesai dua bulan tiga bulan, selesai hari raya cina, hari raya haji, tak selesai selesai barang itu, ini saya khawatir kan," tutup dia. (cr13)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Puluhan Perwira Polda Kepri Dimutasi
Redaktur & Reporter : Budi