jpnn.com, JAMBI - Program pembangunan, seperti peningkatan dan rehabilitasi jalan menjadi fokus Pemerintah Provinsi Jambi pada 2018 ini.
Setidaknya ada 34 proyek mercusuar peningkatan dan rehabilitasi jalan di Dinas PUPR Provinsi Jambi.
BACA JUGA: Angka Perceraian Tinggi, 9.372 Perempuan di Jambi Jadi Janda
Jumlah itu terdapat di 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Anggaran yang dikucurkan dia tas Rp 2 miliar.
Hingga (10/5) 2018, belum ada satupun proyek fisik di Dinas PUPR Provinsi Jambi yang berjalan. Dari data yang dihimpun Harian Pagi Jambi Ekspres (Jawa Pos Group), 34 proyek itu terdapat di Tanjungjabung Barat 2 paket.
BACA JUGA: Tiga Kurir Sabu yang Ditembak Mati Diterbangkan ke Kendari
Tanjabtim 4 paket. Muaro Jambi 3 paket. Batanghari-Muaro Jambi 2 paket. Bungo 3 paket. Tebo 4 paket. Sarolangun 6 paket. Merangin 6 paket. Kerinci 2 paket. Kota Jambi 2 paket.
Kabid Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi, Tetap Sinulingga mengakui belum ada proyek fisik di Dinas PUPR yang dikerjakan. Tapi, semua paket proyek 2018, administrasinya sudah diserahkan ke ULP. “Lelang secara penuh ULP yang melaksakan,” katanya, (9/5).
BACA JUGA: Kadis Pertanian Tebo Ditetapkan Tersangka Pembangunan Embung
Terkait pelaksanaan lelang, Tetap meminta pihak ULP melibatkan Dinas PUPR Provinsi Jambi. “Kita mau melihat kesiapan peserta lelang yang direkomendasikan untuk mengerjakan proyek,” akunya.
Tetap mengakui bahwa semua paket proyek sudah dilakukan lelang. Kecuali proyek Kelok Sago dan pembangunan fly over yang dilakukan penundaan karena dianggap belum bisa dilaksankan.
“Semua tender sudah dilelang, namun, belum ada yang kontrak, kita targetkan bulan ini sudah mulai kontrak,” harapnya.
Dengan waktu yang semakin mempet, Tetap Sinulingga meyakini semua pengerjaan yang dilakukan oleh pihak ketiga dapat diselesaikan. Pasalnya, masih ada waktu sekitar 7 bulan. “Penuhnya pengerjaan dapat dilakukan selama 6 bulan,” akunya.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jambi, Gusrizal, menyayangkan kinerja Pemerintah Provinsi Jambi yang lambat. Kejadian seperti ini terjadi setiap tahun. Ia mengharapkan ada perubahan perencanan yang dilakukan oleh OPD.
“Perencanaan itu dilakukan cepat, paling lambat akhir Januari sudah dilelang,” tegasnya.
Masih kata Gusrizal, jika minggu kedua bulan Mei ini belum ada tender yang terkontrak oleh pihak ke tiga, Komisi III DPRD Provinsi Jambi akan memanggil Dinas PUPR.
“Kita akan pertanyakan mengapa lambat sekali, kemudian juga akan dilakukan evaluasi proyek,” jelasnya.
Evaluasi proyek ini dilakukan terhadap pengerjaan yang membutuhkan waktu lama, apalagi yang teknisnya sulit. Ini dilakukan untuk menghindari tidak selesainya proyek-proyek. “Kita ini bukan hanya butuh selesai, tapi kualitas juga diperlukan,” tegasnya.
Terpisah, Pengamat Pemerintahan Provinsi Jambi, Prof. Hariadi, mengatakan, lambatnya lelang proyek sudah menjadi kebiasan Pemprov Jambi beberapa tahun belakangan ini.
Dia mengatakan, seharusnya dalam perencanaan pembangunan sudah ada program atau target capaian pembangunan. Namun, sepertinya ini tidak diterapkan oleh Pemprov Jambi.
“Rencana tidak dijalankan dengan baik,” katanya.
Lanjut Dia, dengan lambatnya pengerjaan, Dia berasusmsi akan ada proyek yang tidak selelai. Dengan tidak selesai ini jelas pembayaran terdunda. Penundaan pembayaraan ini menyebabkan berpotensi Silpa. “Potensi Silpa besar akan terjadi tahun ini,” katanya.
Kemudian, Dia mengaharapakan dengan beberapa kejadian yang terjadi belakangan tidak menghambat kinerja pemerintahan. “Boleh hati-hati tapi jangan lambat,” pungkasnya. (nur)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bermaksud Tagih Utang, Suhaili Malah Bersimbah Darah Dibacok
Redaktur & Reporter : Budi