jpnn.com - SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda mengaku kesulitan mengurai masalah banjir. Hal itu disebabkan defisit anggaran yang tengah dialami Pemkot Samarinda.
“Kami tak bisa banyak bergerak karena anggaran tak memadai,” ungkap Desy Damayanti, kabid Pengendalian Banjir Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) Samarinda di laman Samarinda Pos, Rabu (14/9).
BACA JUGA: Jumlah PNS di Pemprov Bakal Berkurang
Meski begitu, beberapa proyek di Samarinda masih ada yang berjalan. Itu pun menggunakan anggaran bantuan provinsi (banprov). Tanpa sokongan itu, rencana strategi (renstra) penanganan banjir yang dibuat pada 2015 jelas teradang.
Bantuan yang diperoleh sekitar Rp 99 miliar pada 2016 ini pun belum cukup mampu membendung problem banjir.
BACA JUGA: Maaf Ya..PDAM Terpaksa Naikkan Tarif Lagi
“Yang jelas sampai saat ini masih ada 48 titik banjir di Samarinda. Jumlah tersebut dari hasil dari evaluasi proyek pengendalian banjir di 2015 yang telah berkurang dua titik,” bebernya.
Meski minim anggaran, pihaknya tetap mengupayakan mengurangi titik banjir. “Dari renstra yang telah dibuat, ada empat titik banjir yang harus dipangkas per tahunnya,” lanjutnya.
BACA JUGA: Panas! Kang Aher Minta Dewan tak Asal Ngomong
Menurut dia, program minimalisasi titik banjir kini terpusat di utara Samarinda. “Memang daerah utara yang kami fokuskan. Tapi, proyek fisik tak hanya di sana. Ada juga yang di Siradj Salman dan beberapa program drainase tersebar,” katanya.
Proyek pengendalian banjir di Jalan Siradj Salman diakui masuk paket pengerjaan drainase di Jalan Pasundan-Cermai.
“Itu jadi satu paket (Siradj Salman-Pasundan-Cermai), cuma pengerjaan yang di Pasundan-Cermai masih menunggu hasil cetaknya, baru dikerjakan,” jelas dia. (ryu/ndy/k8/jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kembangkan Pupuk Organik, BUMN ini Gandeng Pemkot Balikpapan
Redaktur : Tim Redaksi