jpnn.com - SAMARINDA – Masalah keuangan Pemerintah Kota Samarinda semakin pelik. Kegiatan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) minim akibat anggaran dibatasi. Efisiensi pun kembali dipilih sampai kondisi keuangan normal lagi.
Wakil Wali Kota Samarinda Nusyirwan Ismail tak menampik rencana tersebut. Kondisi saat ini mengharuskan pemkot melakukan penghematan anggaran.
BACA JUGA: Salut! Demi Tugas Mulia, Pak Polisi Nyamar Jadi Kuli
"Mau tak mau, tak banyak yang bisa dilakukan. Uang bensin kami saja dipotong. Kami masih menunggu transfer dari pusat," sebutnya di laman Kaltim Post, Selasa (21/6).
Kondisi tersebut membuat pegawai di lingkungan Pemkot Samarinda gigit jari. Pasalnya, efisiensi bakal berimbas dengan penerimaan tunjangan hari raya (THR) yang sekarang disebut gaji ke-13 dan 14.
BACA JUGA: Ini Lho Jumlah Perda yang Pasti Dibatalkan
Walhasil, upah tambahan yang bakal dicairkan Juni dan Juli disebut-sebut tak ada. Padahal, tunjangan tersebut merupakan kewajiban masing-masing pemerintah daerah.
"Bila keuangan daerah tidak sanggup membayar menjelang hari raya, pilihannya harus menunggu usai hari raya baru bisa dicairkan," terang Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Samarinda Anwar Zuhri.
BACA JUGA: Ibu Cantik Ini Sering Isap SS Sebelum Ihik-ihik
Saat ditemui terpisah, Asiten I Hermanto menuturkan, saat ini keuangan Pemkot Samarinda defisit Rp 675 miliar. Seharusnya, keuangan bisa mencapai Rp 3,1 triliun.
Namun, karena dipangkas oleh pemerintah pusat, yang diterima hanya Rp 2,4 triliun. "Rasionalisasi banyak kami lakukan, bensin tak lagi ditanggung. SKPD juga minim kegiatan, bahkan anggaran ATK (alat tulis kantor) tidak ada,” bebernya. (ypl/er/k8/jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jangan Ditiru, Suami Ajak Istri Satroni Rumah Pak Haji
Redaktur : Tim Redaksi