jpnn.com - JAKARTA-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kecewa karena masih sering mendapat laporan tentang praktik suap di IPDN. Menurutnya, banyak orang tua protes karena sudah membayar sejumlah uang pada oknum namun anak mereka tak menjadi Praja.
Mendagri dalam hal ini bersikap tegas tak hanya menghukum petugas yang menerima uang, namun juga peserta. Keputusan ini bertujuan guna memberi efek jera pada kedua pihak, sekaligus membersihkan instansi pendidikan milik pemerintah itu.
BACA JUGA: TNI AL - Angkatan Laut AS Gelar Cultural Understanding Language Proficiency
"Jika ada yang ketauan membayar kepada oknum IPDN atau Kemendagri langsung akan saya batalkan keikutsertaan pendidikan di IPDN walau diklasifikasikan lulus sedangkan bagi oknum yang menerima langsung saya beri sanksi," tutur Tjahjo kepada wartawan, Minggu (5/6).
Terlebih, arahan Presiden Joko Widodo secara jelas menginginkan IPDN menjadi pusat pengembangan revolusi mental. Untuk itu, praktek kotor harus dihapuskan, guna mencetak ribuan Kader Pelopor Revolusi Mental (KPRM).
BACA JUGA: Dukung Rencana Praja IPDN Ziarah ke Makam Bung Karno
Menurutnya, jika sudah sejak awal ada praktek suap, maka nantinya lulusan IPDN pun akan terbiasa dengan karakter suap menyuap di tempat kerjanya. Padahal, lulusan IPDN yang menyuap nantinya ditempatkan di seluruh kecamatan di Indonesia.
Untuk itu, perlu kesadaran tinggi bahwa pintu masukk IPDN adalah murni kompetensi. Sehingga nantinya lulusan institusi tersebut bisa memperkuat Pemerintahan Dalam Negeri (Pemdagri).
BACA JUGA: Taruna AAL Ikuti Pelayaran Navigasi Astronomi, Ini Rutenya
Di kesempatan yang sama, Rektor IPDN Jatinangor Ermaya Suradinata menjelaskan, saat ini pihaknya dalam proses perekrutan Praja. Kini mereka sudah di tahapan tes psikologi, integritas, dan juga kejujuran.
Selanjutnya, akan ada juga tes wawancara dan tes ulang kesehatan. Untuk diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga digandeng guna mengawasi proses rekrutmen.
"Dalam proses perekrutan ini kita juga sudah mengikutsertakan peran KPK guna menghindari adanya suap," tutur Ermaya. Selain itu, kampus yang terkenal dengan pendidikan semi militer ini sudah lebih melundak.
Dijelaskan Ermaya, saat ini sudah tak ada lagi tindak kekerasan di sana. "Bagi para praja dan pengasuh yang melakukan tindakan kekerasan langsung diberikan sanksi yang tegas," pungkasnya. (adn/dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Simak Nih, Pesan Ibu Taruna AAL
Redaktur : Tim Redaksi