jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR Moh Nizar Zahro mengaku mendukung sepenuhnya rencana guru honorer K2 dan pegawai tidak tetap (PTT) bidang kependidikan mengajukan gugatan uji materi atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ke Mahkamah Konstitusi (MK). Alasannya, guru merupakan profesi mulia sehingga tidak pantas diposisikan sebagai pegawai kontrak.
Nizar mengatakan, konstitusi mengamanatkan anggaran negara untuk sektor pendidikan minimal 20 persen dari APBN. "Dengan anggaran sebesar itu rasanya tidak pantas memperlakukan para guru yang sudah mengabdi puluhan tahun sebagai pegawai kontrak," ucap Nizar saat berbincang dengan JPNN, Sabtu malam (19/1).
BACA JUGA: Rekrut Honorer K1/K2 jadi PPPK, Kada Wajib Teken Perjanjian
Politikus Gerindra itu mengharapkan rencana para guru honorer K2 dan PTT kependidikan mendaftarkan uji materi atas UU ASN ke MK pada pekan depan akan menjadi terobosan. Terlebih, pada guru honorer K2 dan PTT kependidikan juga akan menggugat PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ke Mahkamah Agung (MA).
"Langkah tersebut merupakan sebuah terobosan bagus. Suatu ijtihad yang patut didukung dan mudah-mudahan dapat memperoleh kemenangan di MK," kata Nizar.
BACA JUGA: Guru Honorer Jatim dan Jateng Gugat UU ASN ke MK
Legislator asal Madura, Jawa Timur itu menuturkan, Gerindra sejak awal menolak penerapan PPPK sebagai solusi pemerintah untuk honorer K2, berharap gugatan ke MK maupun MA sama-sama berpihak terhadap guru honorer K2 maupun PTT.
"Saya pribadi sangat berharap bahwa semua gugatan para guru tersebut dikabulkan oleh MK dan MA. Pasal 94 UU ASN dan PP PPPK memang layak dibatalkan," sebutnya.
BACA JUGA: Saksikan Debat Capres, Honorer K2 PGRI Mantapkan Dukungan
Nizar menambahkan, DPR sebenarnya konsisten mengubah UU ASN. Namun, katanya, pemerintah di bawah komando Presiden Joko Widodo alias Jokowi lebih memilih menerapkan kebijakan PPPK ketimbang merevisi undang-undangnya.
"Soal revisi sebenarnya DPR sangat siap sekali. Pihak pemerintahnya yang menolak revisi. Jokowi lebih memilih menyodorkan PPPK daripada merevisi UU ASN," pungkasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi dan Prabowo Sama-Sama Mengecewakan Honorer K2
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam