jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR, M Misbakhun memuji langkah Presiden Joko Widodo mencari alternatif pembiayaan di luar pinjaman Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF). Menurutnya, presiden yang beken disapa dengan nama Jokowi itu memilih langkah yang masuk akal untuk menutup ruang fiskal di APBN dengan mencari pinjaman yang tidak berisiko.
Misbakhun menyampaikan hal itu saat rapat kerja Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo dan Kepala Bappenas Sofyan Djalil di Jakarta, Senin (21/9) untuk membahas asumsi makro RAPBN 2016. Menurutnya, realisasi penerimaan negara dalam APBN 2015 bakal meleset dari target.
BACA JUGA: Lebih Berat Dibanding saat Krisis 98 (yang Ngomong Staf Ahli Wapres loh...)
Misbakhun mengatakan, realisasi penerimaan negara sampai September ini baru mencapai 51 persen dari target di APBN 2015. Padahal, seharusnya angka 50 persen sudah tercapai pada Juli.
"Sementara kita tinggal 3,5 bulan di tahun ini. Kalau realisasinya masih jauh dari harapan, tentu asumsi penerimaan dari pajak dan cukai tak bisa dipatok tinggi di RAPBN 2016," katanya.
BACA JUGA: DPR: Deregulasi Impor Besi-Baja Bisa Bunuh Industri Domestik
Misbakhun mengingatkan pentingnya target penerimaan negara yang realistis. "Misalnya, jangan sampai inflasi lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi. Supaya jangan tekor," tuturnya.
Politikus Golkar itu menambahkan, jika asumsi target penerimaan pajak dan cukai dipatok tinggi ketika realisasi penerimaan negara masih jauh, maka hal itu malah akan membebani pelaku usaha. Misalnya, kenaikan cukai akan memukul industri rokok dan tembakau.
BACA JUGA: Pengumuman! Pelni Buka Paket Wisata Pelayaran ke Wakatobi dan Raja Ampat
"Di tahun ini saja sudah terjadi penurunan penjualan industrinya. Kalau target cukai dipaksakan naik, akan jadi masalah di industrinya," tandasnya.
Sekretaris Panja Penerimaan Negara Komisi XI DPR M Misbakhun. Foto: dokumen JPNN.Com
Oleh karenanya, kata dia, pemerintah sebaiknya lebih realistis mencapai target pertumbuhan dan penerimaan. "Makanya kita akan dukung pemerintah mencari alternatif pembiayaan yang minim risiko," katanya.
Kerenanya, Sekretaris Panitia Kerja (Panja) Penerimaan Negara di Komisi XI DPR itu menyebut Presiden Jokowi yang proaktif mencari alternatif pembiayaan di luar Bank Dunia dan IMF harus didukung. Terlebih, meski Bank Dunia menawarkan proposal utang ke Indonesia, Presiden Jokowi justru membuat langkah berani dengan mencari alternatif pembiayaan.
“Presiden kan udah ke Timur Tengah membicarakan kemungkinan mendapat pembiayaan. Ada alternatif lain juga seperti Jepang dan China. Saya yakin upaya presiden itu serius untuk mencari alternatif pembiayaan. Di saat penerimaan pajak tak tercapai, ini yang terbaik,” katanya.
Karenanya Misbakhun mengharapkan pemerintah agar mengutamakan sumber pembiayaan di luar Bank Dunia dan IMF. “Bagi saya masuk akal itu presiden. Itu upaya realistis. Kalau menurut saya, di saat ekonomi tumbuh, pendapatan tak tercapai, maka alternatif pembiayaan demikian jadi solusi,” ulasnya.(dna/JPG/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR: Kalau Pemerintah Memaksa, Bisa Terjadi PHK Massal
Redaktur : Tim Redaksi