jpnn.com - JAKARTA - Mal memang selama ini sebagai pusat perputaran ekonomi sekaligus sebagai sarana rekreasi dan ajang interaksi masyarakat perkotaan. Namun, pembangunan mal bukan satu-satunya cara untuk menstimulasi gegap gempita perekonomian di Jakarta.
Pernyataan ini disampaikan Calon Anggota DPD dari daerah pemilihan Jakarta, Rommy yang meyikapi masifnya pembangunan mal di ibu kota negara. Menurutnya, jumlah mal di Jakarta jumlahnya sangat fantastis dan bertengger di urut pertama di dunia sebagai kota dengan jumlah mal terbanyak.
BACA JUGA: Bima Arya: Hanya Salah Paham
Menurut Rommy, jumlah mal yang ada sekarang sudah lebih dari cukup. Yang perlu dipikirkan saat ini kata dia adalah berpikir untuk penataan kota dengan tidak melupakan dan mengabaikan kepentingan masyarakat secara umum.
"Perlu dipikirkan, bagaimana tata kota Jakarta agar masyarakat,dan khususnya anak-anak bisa memiliki hak atas taman bermain,udara yang sehat, zona hijau, dan bebas dari kemacetan sebagai penyebab stress yang menyebabkan penyakit," ucap Rommy di Jakarta, Senin (23/9).
BACA JUGA: Pedagang Blok G Ancam Kembali ke Jalan
Alumnus Program Pasca Sarjana Faculty of Arts University of Western Australia (UWA) mengatakan jika semakin banyak lahan yang dimasifkan untuk pembangunan mal, maka tujuan-tujuan membentuk kota yang asri akan sulit terlaksana.
"Perlulah kita bangun semakin banyak kawasan hijau,dan juga pengembangan pasar-pasar tradisional yang bersih dan mudah diakses, untuk memberi kesempatan bagi produk lokal semakin mendapat tempat dan pasar," ucapnya.
BACA JUGA: Kecelakaan di Senayan, 2 Korban Tewas
Namun, Rommy optimistis jika pasar tradisional dikelola dengan baik akan menguntungkan tidak hanya petani lokal yang taraf hidupnya pas-pasan, tapi juga akan berdampak pada terbantunya masyarakat kalangan menengah ke bawah. Alasannya, karena memiliki banyak alternatif harga untuk mengurangi konsumsi rumah tangga.
"Saya menilai pemerintah DKI saat ini yang tegas melakukan moratorium pembangunan mal ini harus diacungi jempol karena sejak dulu moratorium selalu gagal. Kepentingan pemodal besar selalu mendapat dukungan," katanya.
Rommy menuturkan untuk menghadang para kepentingan pemodal besar ini, kebijakan pro-poor oleh pemerintah DKI saat ini yang mendukung pedagang kecil,pengelolaan pasar tradisional,dan zona hijau perlu terus didorong. "Agar Jakarta tidak meng-eksklusi masyarakat yang berpenghasilan rendah," ucapnya. (awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Deep Tunnel Mustahil Tahun Ini
Redaktur : Tim Redaksi