jpnn.com - BOGOR - Kebijakan Wali Kota Bogor Bima Arya merombak struktur pejabat di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPT-PM) mendapat dukungan. Kemarin (21/1), puluhan massa aliansi Gerakan Mahasiswa Bogor Raya mendatangi kantor BPPT-PM dan mendesak kepala dinas mengundurkan diri.
Tuntutan massa itu, lantaran banyaknya kasus perizinan bermasalah di Kota Hujan. Ditambah dengan aksi tangkap tangan walikota atas praktik percaloan yang semakin menguatkan dugaan adanya mafia perizinan.
BACA JUGA: Kemendagri Putuskan Nasib Terdakwa jadi Sekda Besok
“Banyak bangunan yang izinnya belum lengkap, banyak juga yang nggak punya izin. Bangunan ini tidak mungkin berdiri kalau tidak ada keterlibatan kepala dinas,” cetus koordinator aksi, Jihad Alfi Suhada.
Massa juga menuntut institusi yang berwenang untuk mengusut tuntas mafia perizinan di BPPT-PM.
BACA JUGA: Dua Penumpang Kapal Terbalik yang Hilang Belum Ditemukan
“Tindak tegas mafia perizinan yang bermain mata dengan kepala dinas. Usut tuntus perizinan, tangkap semua mafianya, dan kepala dinasnya harus dipecat secara tidak hormat,” cetusnya.
Alfi mengancam akan mengerahkan massa lebih banyak dan kembali menggelar demo jika pemerintah dan aparat penegak hukum tidak bertindak memberangus mafia perizinan.(rp4/b/jpnn)
BACA JUGA: Daftar Sekarang, ke Tanah Suci 15 Tahun Lagi
BACA ARTIKEL LAINNYA... Temukan Saudara Kembar Sudah tak Bernyawa dan Dikerumuni Lalat
Redaktur : Tim Redaksi