jpnn.com, KUTAI KARTANEGARA - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, bakal mengalokasikan anggaran sebesar Rp 385 miliar di APBD-P 2018 untuk membayar utang kepada kontraktor.
Namun, anggota DPRD Kukar Buherah tidak yakin rencana tersebut bakal terwujud.
BACA JUGA: Terbukti Korup, Bu Rita binti Syaukani Diganjar 10 Tahun Bui
Buherah berkaca kepada pernyataan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ahyani Fadianur saat rapat Badan Anggaran DPRD, Jumat (20/7).
Saat itu, menurut Buherah, Ahyani mengatakan bahwa utang proyek sulit dibayar.
BACA JUGA: Celana Dalam Jadi Saksi Bisu Perbuatan Jailani dan Arief
“Transfer triwulan keempat dari pemerintah pusat tak bisa diharapkan lagi,” ujar Buherah menirukan ucapan Ahyani sebagaimana dilansir laman Prokal, Selasa (24/7).
Buherah menambahkan, kondisi keuangan Kukar masih sama seperti bulan-bulan sebelumnya.
BACA JUGA: Berita Terbaru Anggota DPRD Hajar Mantan Istri, Kian Ruwet!
“Parah kondisi keuangan Kukar. Saat rapat prapembahasan KUA-PPAS APBD-P 2018, diprediksi pendapatan pada 2019 kurang lebih seperti 2018 yang hanya berkisar Rp 3,2 triliun,” ujar Buherah.
Dia menjelaskan, kontraktor memang mengeluhkan persoalan utang sejak 2016 lalu.
“Kami mendukung upaya rekanan untuk membawa persoalan ini ke ranah hukum karena hak mereka belum terpenuhi,” ujar Buherah. (adw/kri/k11)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kronologis Anggota DPRD Hajar Mantan Istri di Depan Anak
Redaktur & Reporter : Ragil