jpnn.com - JAKARTA - Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Fayakhun Andriadi mengimbau semua pihak memberi kepercayaan kepada majelis hakim, untuk memproses kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama, yang mulai digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa (13/12).
Ajakan dikemukakan, karena sampai saat ini tuntutan masyarakat agar kasus Ahok diselesaikan lewat jalur hukum, telah terpenuhi.
BACA JUGA: Indonesia Masih Punya Utang Kemerdekaan Kepada Palestina
"Jadi, sudah selayaknya memberi kepercayaan kepada persidangan untuk memutuskan perkara. Persoalan keputusan pengadilan, tentu bukan wilayah publik untuk mempengaruhi, mengintervensi ataupun memberikan tekanan," tutur Fayakhun, Selasa pagi.
Kewenangan hakim kata Fayakhun, diatur sangat jelas dalam Pasal 1 UU Nomor 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
BACA JUGA: Kabareskrim Tak Hadir Sidang Praperadilan Penyidikan Bupati Maros, MAKI Kecewa
Disebutkan, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.
"Jadi hakim yang terjamin kemandiriannya dalam mengambil keputusan, lebih dapat dipastikan keadilannya. Pertanggungjawabannya langsung pada Tuhan. Hakim sebagai benteng terakhir penegakan hukum harus mewujudkan keadilan sebagai nilai dasar perjuangan masyarakat," tutur Fayakhun.
BACA JUGA: Soal Tekanan Massa Pengaruhi Proses Hukum Ahok, Begini Tanggapan JPU
Anggota Komisi I DPR ini menyatakan sikapnya, setelah melihat sidang perdana kasus Ahok, diwarnai aksi unjuk rasa.
Ratusan massa dari pihak penekan yang menginginkan Ahok dipenjara melakukan demonstrasi di luar ruang sidang sambil meneriakkan yel-yel “tangkap Ahok, penjarakan Ahok.”
"Marilah semua pihak menahan diri dan membiarkan hukum berjalan, hakim bekerja. Insya Allah keadilan terwujud,” pungkas Fayakhun.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mengembalikan Kejayaan Sektor Kehutanan
Redaktur : Tim Redaksi