jpnn.com, JAKARTA - Pengiriman PNS guru garis depan (GGD) bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di daerah terpencil.
Namun penempatan guru-guru dari luar daerah memicu kecemburuhan. Khususnya dari guru yang bertahun-tahun jadi honorer tanpa kejelasan diangkat jadi PNS.
BACA JUGA: Ingat Guru Honorer di Sorong, Politikus Gerindra Ini Mewek
Suara penolakan diantaranya muncul dari Kabupaten Sintang, salah satu lokasi penempatan GGD 2017. Sejumlah mahasiswa meminta seluruh GGD dipulangkan ke daerah asal.
Sebab program GGD sama sekali tidak mengakomodasi guru-guru putra daerah setempat. Penolakan terhadap pengiriman GGD juga muncul dari Maluku.
BACA JUGA: Honorer: GGD Disambut bak Pahlawan, Kami Dilupakan
Awal September lalu sebanyak 6.296 orang CPNS GGD resmi dilepas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Klausul baru penempatan GGD seluruh guru harus berada di sekolah penempatan minimal sepuluh tahun. Tetapi ternyata ada beberapa peserta CPNS GGD yang mundur di awal tugas.
BACA JUGA: Bukti Presiden Jokowi tak Hanya Fokus Infrastruktur Fisik
Diantaranya ada dua orang CPNS GGD 2017 penempatan Kabupaten Kapuas Hulu yang mengundurkan diri. Kabupaten Kapuas Hulu sendiri mendapatkan jatah penempatan GGD 2017 sebanyak 29 orang.
Sekretaris Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Nurzaman menuturkan sejatinya tidak perlu ada gelombang penolakan terkait pengiriman GGD.
Sebab tujuan GGD adalah untuk pemerataan kualitas pendidikan. Menurutnya di sejumlah sekolah yang terpencil, jumlah gurunya kurang. Kalaupun ada guru PNS, tidak setiap hari berada di sekolah.
’’Penolakan GGD oleh warga setempat mungkin didasari ketidaktahuan,’’ katanya di Jakarta kemarin (19/10).
Nurzaman menjelaskan program penempatan GGD, termasuk kuotanya, hasil kesepakatan pemda dengan Kemendikbud. Jadi bukan Kemendikbud serta-merta menempatkan orang di suatu daerah.
Terkait kecemburuan oleh guru honorer di daerah setempat, Nurzaman mengatakan tidak perlu jadi bahan penolakan. Dia menegaskan putra-putri daerah, juga berhak mengikuti seleksi CPNS GGD.
Jika hasilnya memenuhi kriteria, putra-putri daerah bisa lolos untuk menjadi CPNS GGD. Bahkan CPNS GGD dari daerah setempat tingkat rontok atau pengunduran dirinya rendah.
Kemendikbud sendiri bakal kembali menyiapkan formasi CPNS GGD 2018. Tetapi jumlahnya tidak sebanyak tahun ini.
Nurzaman mengatakan kuota CPNS GGD 2018 direncanakan berjumlah 2.086 orang. Kemendikbud berjanji akan lebih mengakomodasi putra-putri daerah untuk rekrutmen CPNS GGD 2018.
Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi mengatakan mekanisme pengiriman CPNS GGD harus diubah. Dia mengakui tujuan pengiriman guru ke daerah terpencil itu baik.
’’Tetapi banyak guru-guru honorer yang mengangis melapor ke PGRI. Mereka sudah mengajar belasan tahun tetapi tidak diangkat,’’ tuturnya.
Menurut Unifah dari faktor usia, peserta CPNS GGD relatif muda-muda. Sehingga kesempatan karir mereka masih panjang.
Sedangkan guru-guru honorer di derah banyak yang sudah tua dan terancam tidak bisa mendaftar CPNS.
’’Saya berharap Kemendikbud memberikan prioritas CPNS GGD untuk guru honorer setempat,’’ tuturnya.
Perkara guru honorer setempat belum mengikuti pendidikan profesi guru (PPG), menurut Unifah bisa diatur belakangan.
Misalnya setelah ditetapkan lolos menjadi CPNS GGD, mereka diikutkan kuliah PPG selama satu tahun terlebih dahulu. (wan)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Masih Kekurangan Guru TK, SD, SMP
Redaktur & Reporter : Soetomo