jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo menilai, kebijakan Gubernur Anies Baswedan untuk menekan laju pertumbuhan kasus COVID-19 dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat tidak membuahkan hasil.
"Selama masa PSBB transisi tidak ada pengurangan yang signifikan dari jumlah pasien positif COVID-19 sebelum dan selama 4 minggu PSBB ketat di DKI Jakarta," kata Dwi Rio dalam pesan elektroniknya.
Dia lantas membeberkan data dari Pemprov DKI Jakarta, di mana sebelum PSBB Ketat diberlakukan dari 1 hingga 13 September 2020, data rata-rata harian kasus positif COVID-19 di ibu kota sebanyak 1.150 kasus per hari.
Dibandingkan dengan data dari 14 hingga 26 September 2020 dalam periode PSBB ketat, justru jumlah kasus positif meningkat menjadi rata-rata 1.178 kasus per hari.
BACA JUGA: Warga Jakarta Makin Sengsara, Anies Baswedan Didesak Tidak Perpanjang PSBB
Walaupun jumlah test PCR meningkat, tetapi jumlahnya tidak signifikan.
"Bisa dipastikan rem darurat yang didengung-dengungkan Anies berhasil tersebut, berbeda dengan fakta di lapangan. Faktanya, masyarakat tidak bisa melakukan kegiatan perekonomian, kasusnya pun tidak kunjung mengalami penurunan," tegasnya.
BACA JUGA: Pak Anies Khawatir Unjuk Rasa Tolak UU Cipta Kerja Berpotensi Picu Lonjakan Kasus Covid-19
Dia pun meminta Anies tidak perlu malu mengakui jika rem tangan yang digunakan ternyata tidak menyelesaikan masalah dan malah membuat masalah lainnya.
Perekonomian masyarakat harus tetap menjadi hal yang tidak dipisahkan dari kesehatan masyarakat DKI Jakarta.
"Sudahlah Pak Anies, enggak usah malu mengakui kebijakan PSBB ketat gagal. Rem tangan sudah jebol, enggak bisa selesai masalah, malah bikin masalah baru. Rakyat DKI makin susah, tetapi angka COVID-19 makin tinggi," kritiknya.
Dwi Rio menambahkan, jika Pemda tegas dalam menjalankan aturan yang mereka buat sendiri, masalah penanganan COVID-19 bisa terselesaikan. Di sisi lain ekonomi masih bisa berjalan.
"Karena itu kami dari Fraksi PDI Perjuangan mendesak Gubernur Anies untuk tidak memperpanjang lagi PSBB ketat. Pengawasan oleh pemprov dalam membangun kesadaran kolektif dan budaya penerapan protokol kesehatan yang dibutuhkan," pungkasnya. (esy/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad