TANGERANG - Penerapan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP di Kota Tangerang terancam tidak tepat pada waktunyaPasalnya, peralatan yang dikirim Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak seimbang dengan jumlah penduduk daerah yang dikenal sebagai kota seribu industri ini.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangerang, Rina Hernaningsih mengatakan target 100 hari bisa melayani sekitar satu juta penduduk yang wajib memiliki KTP rasanya sulit
BACA JUGA: Pemkot Depok Bentuk Satgas Antitawuran
”Kendalanya adalah pada peralatan yang tidak cukup,” ujarnya usai simulasi e-KTP di Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, Selasa (21/9)Dia juga mengatakan dari 1,8 juta jiwa penduduk Kota Tangerang, yang wajib memiliki KTP berkisar 1.081.296 orang
BACA JUGA: Razia Kaca Gelap, 120 Angkot Terjaring
Sementara peralatan e-KTP yang dikirim dari Kemendagri baru 26 unit, yang disebar ke 13 kantor kecamatan di Kota TangerangMengingat jumlah penduduk yang cukup besar, maka peralatan itu akan ditambah 68 unit lagi
BACA JUGA: Kesal Jalan Rusak, Warga Lakukan Pemblokiran
”Untuk yang 26 unit berstatus hibah, sedangkan yang 68 unit tambahan sifatnya pinjamanTapi sampai sekarang belum dikirim,” cetusnya lagi
Pemkot Tangerang tidak berani memasang target berapa lama semua warganya bisa terlayani e-KTP”Idealnya ada sekitar 94 unit peralatan pembuat e-KTP, sehingga untuk kecamatan yang penduduknya padat disiapkan 5 unit atau lebihSeperti di Kecamatan Karawaci, cuma ada dua unit harusnya ditambah menjadi 10 unit,” ungkapnya juga.
Jika peralatan yang ada cukup memadai, tiap kecamatan bisa melayani hingga 1.000 orang/hari”Kalau cuma dua unit, paling maksimal bisa melayani 100 orang/hariKarena untuk melayani tiap orang butuh waktu lima hingga 10 menit,” ungkapnya juga
Sementara itu, Anton, 35, warga Batu Ceper yang ikut dalam simulasi mengatakan mendukung penerapan e-KTP ini”Cukup bagus ya, jadi pendataan warga lebih akurat,” terangnyaYang penting, kata Anton juga, warga tidak dibebankan biaya yang mahal dan menjadi lebih repot”Saya mendukung saja, asal warga jadi tidak lebih repot, dan biaya membebankan warga,” tandasnya(gin)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mendiknas Turunkan Tim ke SMA 6 Bulungan
Redaktur : Tim Redaksi