JAKARTA - Baru 61 dari total 600 instansi pemerintah di pusat maupun daerah yang sudah melaksanakan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik (E-Procurement). Dengan kata lain, baru sekitar 10 persen saja yang sudah melaksanaan program tersebutPelaksana Tugas Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Rahardjo, mengatakan, hal itu bisa terjadi karena selama ini pemerintah belum mewajibkan dan mensosialisasikan (E-procurement) sehingga dalam pelaksanaannya masih bersifat sukarela
BACA JUGA: DPR akan Panggil Pengelola Senayan dan Kemayoran
"Kewajiban untuk melaksanakan E-Procurement ditetapkan pada tahun 2011," ujar Agus Rahardjo saat Peluncuran E-Procurement DPR RI di Senayan, Senin (12/7). Agus juga menyebutkan, daerah kondusif yang memiliki komitmen paling baik dalam penerapan E-Procurement adalah wilayah Jawa Barat.
Dia menjelaskan, di Jawa Baratm, 90 persen pengadaan melalui APBD-nya dilelang dengan menggunakan E-Procurement
BACA JUGA: BUMN Siapkan PKBL Rp 2,6 T
Berdasarkan prediksi, ada beberapa keuntungan lebih yang bisa didapatkan dalam penerapan E-Procurement"Panitia juga bisa tidur nyenyak
BACA JUGA: Harga Bawang Putih Tembus Rp 25 ribu/Kg
Kalau E-procurement sudah beroperasi bisa menghilangkan banyak protes karena semuanya dinilai sangat transparanSedangkan cara manual atau konvensional sebelumnya sering timbul sanggahan," tambahnyaPeserta lelang pun tidak perlu repot datang ke tempat pelaksanaan lelang karena proses pendaftaran dan mekanisme lelang dilaksanakan secara online.Ketua DPR, Marzuki Ali berharap, penerapan E-Procurement dapat meningkatkan kepercayaan publik kepada lembaga iniDengan sistem E-Procurement, DPR akan semakin transparan"Dari hasil survei, selama ini kepercayaan publik kepada DPR sangat rendah, hanya 24 persenCitra DPR masih burukKarena itu, kita perlu berupaya bagaimana supaya semua proses yang menyangkut uang harus transparan sehingga kepercayaan publik bisa kembali," katanya.
Marzuki melihat, proses pengadaan dengan cara tradisional atau manual rentan praktik penyimpanganSelain itu, penggantian cara manual ke elektronik juga dipandang dapat menghemat anggaran"Jadi lebih sederhana, tidak perlu tenaga banyak, transparansi dan akuntabilitas bisa dipenuhi," ujarnyaNamun diakui, bahwa sebaik apapun sistem, besar kemungkinan peluang terjadinya KKN masih tetap terbukaKarena itu, selain pembenahan sistem, komitmen dari diri sendiri juga dinilai sangat dominan(rnl/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tunggakan Pajak Membengkak, Capai Rp 59 T
Redaktur : Tim Redaksi