jpnn.com, JAKARTA - Greenpeace Indonesia menggelar kampanye menyasar generasi muda agar mereka menyadari pentingnya kelestarian dan keberlanjutan lingkungan.
Bertema Youth Festival – Membangun Ulang Indonesia, kegiatan ini memberi edukasi politik lingkungan dan menyediakan ruang diskusi kepada anak-anak muda generasi Z.
BACA JUGA: Greenpeace Ajak Masyarakat Pakai Produk Guna Ulang Dalam Keseharian
"Mereka ini calon pemimpin bangsa karenanya harus paham jika Indonesia saat ini berada dalam cengkeraman oligarki yang menguasai seluruh aspek kehidupan masyarakat," kata Country Director Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak, dalam Youth Festival yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, Jumat (28/10).
Dikatakannya, sebagai pemilik masa depan negeri ini, anak-anak muda sekaligus diajak untuk mengambil peran bagi bangsa ke depan yang lebih baik, berkeadilan dan berkelanjutan. Caranya dengan membangun ulang Indonesia.
BACA JUGA: Sekjen KLHK: Permintaan Greenpeace Tidak Konsisten
"Oligarki tak segan-segan menampakkan wujudnya dalam tampuk kekuasaan pemerintahan, dengan mengeluarkan sejumlah produk hukum kontroversial seperti UU KPK, UU Minerba, dan UU Cipta Kerja," lanjutnya.
Dia menambahkan undang-undang tersebut mendapatkan penolakan dari berbagai kelompok masyarakat, karena sejumlah pasal yang dianggap tidak pro terhadap kesejahteraan rakyat dan lingkungan.
BACA JUGA: Penjelasan Kombes Tubagus soal Kasus 2 Petinggi Greenpeace Indonesia
Dalam UU Cipta Kerja misalnya, salah satu ancaman utama bagi lingkungan hidup terletak pada perubahan proses perizinan untuk sektor perkebunan.
"Izin lingkungan telah diganti dengan 'persetujuan lingkungan' yang lebih lemah sebagai bagian dari perizinan berusaha yang lebih umum," tegasnya.
UU Cipta Kerja juga telah memutihkan pelanggaran tambang dan sawit dalam kawasan hutan yang menjadi karpet merah untuk oligarki.
Melemahnya standar perlindungan lingkungan ini mengancam eksistensi komunitas masyarakat adat, warga lokal sekitar perkebunan, serta membawa Indonesia mengalami dampak buruk krisis iklim yang lebih luas.
Sekar Banjaran Aji, juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia mengungkapkan sejumlah pejabat di pemerintahan memiliki kepentingan bisnis tertentu di industri batubara juga sawit.
"Sebanyak 45% anggota DPR atau sekitar 262 orang menduduki posisi tingkat tinggi atau memegang saham di perusahaan-perusahaan di berbagai sektor, seperti penyiaran, perdagangan umum, hingga industri ekstraktif," kata Sekar Banjaran Aji, juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia.
Investigasi Greenpeace yang tertuang dalam film dokumenter Konsorsium 110 besutan Watchdoc juga mengungkap sebanyak 114 aktor sentral di sektor sumber daya alam terafiliasi dengan 178 perusahaan tambang dan sawit.
Kondisi hutan Indonesia juga disebut Greenpeace mengenaskan karena terjadinya deforestasi untuk keperluan industri sawit, yang telah menghabiskan 17 juta hektare hutan.
“Dengan festival ini, kami optimistis anak muda di Indonesia bisa membalikkan keadaan ini, yaitu dengan melakukan aksi dan solusi nyata untuk membangun ulang mimpi Indonesia tanpa oligarki, serta mewujudkan masa depan Indonesia keluar dari ancaman krisis iklim," tegas Sekar. (esy/jpnn)
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad