jpnn.com, JAKARTA - Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Eggi Sudjana membuka wacana agar Kopassus dilibatkan dalam pengamanan kotak suara usai pencoblosan 17 April 2019.
Usulan didasari dugaan keterlibatan sejumlah aparatur sipil negara (ASN) dan kepolisian memenangkan pasangan capres – cawapres nomor urut 01 Joko Widodo - Ma'ruf Amin.
BACA JUGA: Kubu Prabowo Usul Kotak Suara Ditaruh di Markas Koramil
"Maka kami dari BPN (Badan Pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno, red) ada usulan, kotak suara dititip di Koramil. Kami masih percaya ke TNI walau panglimanya kita tahu sudah ke sana," kata Eggi pada diskusi yang dilakukan gelar Seknas Prabowo-Sandi di Jakarta, Selasa (5/3).
"Tapi ada hal lain, ada unsur Kopassus untuk bisa jembatani kepentingan kotak suara. Ini bukan dwi fungsi tapi memfungsikan TNI supaya pemilu aman," imbuhnya.
BACA JUGA: Petisi Tolak Perwira TNI Diberi Jabatan Sipil
BACA JUGA: Kubu Prabowo Usul Kotak Suara Ditaruh di Markas Koramil
Sebelumnya, Eggi menyamoaikan kekhawatirnya bakal terjadi abuse of power jika dwifungsi TNI kembali dihidupkan.
BACA JUGA: Jangan Sampai Ada Militerisasi di Jabatan Sipil
Kopassus. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com
Alasannya sederhana, TNI selama ini mempunyai fungsi yang sangat vital, yaitu menjaga keamanan negara.
"Jadi, fungsi keamanan yang vital ini kalau kemudian jadi dwi atau ditambah fungsi lain, bisa dibayangkan secara fungsional bisa terjadi yang namanya abuse of power. Bahkan bisa menjaga keamanan menjadi tidak ada demokrasi," ujar Eggi.
Diskusi mengangkat tema 'Rezim Jokowi Mau Hidupkan Dwifungsi TNI?' Hadir sebagai narasumber mantan Kasum TNI Letjen (Purn) Johannes Suryo Prabowo, politikus PAN Eggi Sudjana, pengamat politik Ubedilah Badrun dan inisiator GARBI Mahfudz Siddiq.
Eggi khawatir, dwifungsi hanya akan mengakibatkan disfungsional. Karena itu, dalam konteks berbangsa, fungsi TNI cukup satu yaitu menjaga keamanan.
BACA JUGA: Mahfudz: Pak Harto saja Tidak Pernah Melakukan Itu
"Dalam konteks ini saya enggak ada maksud mendegradasi TNI. Tapi perlu diketahui, politik dalam negeri kita menentukan politik luar negeri," ucapnya. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PNS Golongan IV A ke Atas Juga Banyak yang tak Punya Jabatan Struktural
Redaktur & Reporter : Ken Girsang