jpnn.com - jpnn.com - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi ikut mengomentari langkah pemerintah melakukan sertifikasi dan pendataan ulama.
Menurut Tulus, dalam beberapa hal pemerintah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak perlu, begitu pula sebaliknya.
BACA JUGA: Politikus PKS: Kerja Kemenag Membina Bukan Membatasi!
"Sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, malah dilakukan pemerintah," tulis Tulus dalam akun Facebook-nya, Minggu (5/2).
Menurut dia, sertifikasi dan pendataan ulama adalah bentuk melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan.
BACA JUGA: Ulama di Madura Tolak Sertifikasi Khatib
"Mestinya ini tidak dilakukan, malah dilakukan pemerintah," tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim mengatakan, pendataan dan sertifikasi khatib/ulama untuk menjawab kegelisahan masyarakat.
BACA JUGA: Walah! Bupati Tasik Ikut Tolak Sertifikasi Khatib
Sebab, ada isi ceramah dan khotbah yang menjurus perpecahan.
"Kami ingin mengatur saja, agar bisa diketahui siapa yang layak memberikan khotbah dan ceramah. Kalau tidak diatur, semua yang merasa tahu agama bisa-bisa tampil di depan umat," ujar Lukman. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... MUI Tolak Sertifikasi Khatib
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad