jpnn.com, JAKARTA - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai keputusan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi sangat yang tidak tepat.
Sebab, kenaikan harga BBM akan memicu stagflasi dan membuat masyarakat sudah jatuh tertimpa tangga berkali-kali.
BACA JUGA: BBM Naik, Lukmanul PAN Minta Anies Gratiskan Transportasi Umum
Menurut Bhima, seharusnya pemerintah menambah kuota subsidi BBM jenis Pertalite dan Solar untuk 2022.
"Kuota BBM subsidi terancam habis pada Oktober-November mendatang. Ketersediaan BBM subsidi lebih dibutuhkan masyarakat ketimbang IKN dan kereta cepat," ujar Bhima saat dikonfirmasi, Rabu (7/9).
BACA JUGA: Faisal Basri Nilai Pengalihan Subsidi BBM Lebih Bermanfaat bagi Orang Miskin
Selain itu, proyek yang dialihkan untuk menambah alokasi subsidi BBM sebaiknya ditunda sehingga dana Penyertaan Modal Negara (PMN) bisa dialihkan ke alokasi BBM
"Malaysia saja kan pernah mencontohkan pembangunan ibu kota negara di Putrajaya sempat tertunda akibat krisis moneter 1998. Ketika terjadi krisis maka perlu dilakukan berbagai rasionalisasi karena jika dipaksa khawatir proyek akan jadi beban akibat cost overun naik signifikan," ungkap Bhima.
BACA JUGA: Ini Serius, Buruh Siap Demo hingga Desember Menolak Kenaikan Harga BBM
Selain itu, dengan menghentikan sementara proyek IKN hingga Kereta Cepat Jakarta-Padalarang akan menghemat keuangan negara di tengah pembengkakan anggaran subsidi energi 2022.
Kemudian, kenaikan harga BBM akan mengerek ongkos transportasi pribadi, angkutan umum, hingga ongkos angkut bahan pangan dan barang lain.
"Ada kebutuhan anggaran yang mendesak, seperti subsidi BBM, bahan pangan untuk menjaga daya beli masyarakat," tegas Bhima. (mcr28/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Wenti Ayu Apsari