Ekses Kesalahan Mekanisme Rekrutmen

MEULABOH- Pemerkosaan yang dilakukan tiga oknum anggota Wilayatul Hisbah (WH) terhadap Melati (bukan nama sebenarnya) seorang mahasiswi di Langsa, Aceh dinilai merupakan eskses dari kesalahan mikanisme dalam proses perekrutan personil di lembaga penyelenggara syariat tersebut.

Aktivis Kemanusiaan Aceh Barat, Baharudin mengatakana tragedi itu tidak  hanya mencoreng citra Wilayatul Hisbah secara kelembagaan, tetapi lebih jauh akan menyebabkan citra buruk terhadap penegakan syariat Islam secara kaffah di Provinsi AcehApalagi perbuatan asusila melibatkan personil WH bukan hanya terjadi kali ini saja, tapi telah berulangkali terjadi di beberapa daerah, baik sempat terpublikasi media massa, maupun tidak.

Baharuddin melihat, kondisi ini diakibatkan mekanisme perekrutan personil WH selama terkesan tidak terbuka, sehingga sangat dimungkinkan kelulusannya belum mengarah pada pemilihan pribadi-pribadi yang terjaga kredibilitas dan  integritas moralnya, karena masih dipengaruhi hubungan baik dengan orang dalam (hubungan emosional)

BACA JUGA: Rumah Sakit Krisis Kantong Darah, Pasien DBD Meninggal

Indikasinya kejadian tersebut, manurut Baharuddin jelas akibat minimnya integritas moral anggota WH tersebutSehingga mereka tidak memahami betapa besar tanggungjawab yang dibebankan kepada mereka  selaku ujung tombak penegakan Syariat Islam

BACA JUGA: Kades Aniaya Istri Muda Hingga Tewas

"Intinya mereka tidak memahami bahwa baik buruknya pencitraan Syariat Islam di provinsi ini, sebagiannya tertumpu pada pundak mereka," kata Baharudin.

Menyikapi persoalan ini, Baharuddin menyarankan kepada semua pihak agar tidak hanya terpaku pada persoalan insiden memilukan di LangsaApalagi sampai mempolitisir persoalan tersebut untuk kepentingan-kepentingan lain

BACA JUGA: Dikutuk, Tuntut Dirajam di Tempat Umum

Indikasi pemerkosaan tersebut harus diselesaikan secara tuntas sesuai prosedur dan ketentuan aturan perundangan berlaku, dan kemudian harus dilakukan pembenahan terhadap semua tingkatan kelembagaan WH.

Terkait dengan perbaikan institusi WH ke depan, Baharuddin mengharapkan tindakan tegas pengambil kebijakan di semua tingkatan, baik pada level kabupaten/kota maupun provinsi, agar melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap keberadaan personil dan kelembagaan WHTermasuk kode etik WH yang perlu dirumuskan serta disosialisasi secara intensif, dan terus menerus supaya seluruh anggotanya memahami kode etik tersebut.

Sementara untuk proses perekrutan anggota WH ke depan, Naharuddin meminta agar melibatkan banyak elemen dalam tim rekrutmen, sehingga tidak ada lagi istilah lulus karena "ahli family", tetapi mereka lulus lantatan benar-benar mampu dan memiliki integritas moralSehingga ke depan personil WH benar-benar menjadi penjaga dan pendekar moral Syariat Islam, sekaligus sebagai sosok yang patut diteladani dalam pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah di bumi serambi mekkah ini.(den/fuz)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Setahun, Puluhan Ribu Warga Jadi TKI