jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto tidak layak diusung pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Pasalnya, elektabilitas Airlangga Hartarto masih rendah meski punya kekuatan kapital dan jabatan mentereng.
BACA JUGA: Dedi Mulyadi Mencuri Perhatian Publik, Airlangga Hartarto Kok Memble?
Elektabilitas Airlangga dikalahkan oleh eks Bupati Purwakarta yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPR asal Fraksi Partai Golkar, Dedi Mulyadi pada survei Indikator Politik Indonesia yang dipublikasikan pada Minggu (9/1) lalu.
"Artinya kalau Airlangga dikalahkan elektabilitasnya oleh seorang Dedi itu menguatkan penilain saya, bahwa Airlangga ini tidak layak untuk dijual," kata Jamiluddin dalam keterangannya, Selasa (11/1).
BACA JUGA: Pengemis ini Awalnya Membuat Dedi Mulyadi Kesal, Begini Ceritanya
Hasil survei Indikator membeberkan elektabilitas Dedi mencapai satu persen, sementara Airlangga hanya 0,1 persen. Responden memberikan jawaban secara spontan terkait pilihan presidennya tanpa ada opsi nama (top of mind). Padahal, nama Dedi tidak pernah masuk bursa calon presiden (capres) sebelumnya.
Rendahnya tingkat keterpilihan Airlangga juga tecermin dari pertanyaan lain soal capres pada simulasi 33 dan 19 nama semi-terbuka pada survei yang sama.
BACA JUGA: Dedi Mulyadi Marah-marah, Penyebabnya Bikin Geleng-geleng Kepala
Airlangga mendapatkan nilai ecara berturut-turut meraih 0,2 persen dan 0,9 persen.
Riset Indikator ini dilaksanakan pada 6-11 Desember 2021 dengan melibatkan 2.020 responden yang memiliki hak suara di 34 provinsi se-Indonesia.
Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling yang terdisitribusi secara proporsional di seluruh provinsi.
Toleransi kesalahan (margin of error/MoE) survei ini sekitar kurang lebih 2,9 persen. Adapun tingkat kepercayaannya (level of confidence) sebesar 95 persen.
Jamiluddin menerangkan dirinya sudah sejak lama berkesimpulan Airlangga Hartarto tak bisa memanfaatkan potensi yang dimilikinya.
Misalnya, lanjut Jamiluddin, saat menjabat Ketua Umum DPP Partai Golkar (Desember 2019-sekarang), eks Menteri Perindustrian (Juli 2016-Oktober 2019), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Oktober 2019-sekarang), dan eks anggota DPR (2004-Juli 2016).
"Dia juga gencar memasang billboard di kota-kota besar juga dia rajin mengunjungi tokoh-tokoh agama. Nah, bahkan dia juga sudah punya relawan. Apalagi, dia berkuasa pada Satgas Covid-19, yang namanya setiap hari muncul di media. Artinya, kalau memang dia mempunyai nilai jual, pasti elektabilitasnya sudah meroket," jelasnya.
Menurut Jamiluddin, kegagalan optimalisasi potensi Airlangga merupakan imbas dari caranya membangun pencitraan (branding) yang cenderung formal bak pejabat Orde Baru.
Dia menyebut cara ini sudah tak dilirik publik dan tidak sesuai perkembangan zaman.
Jamiluddin menyarankan agar Airlangga menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.
Saat ini, kata dia, masyarakat menginginkan pemimpin-pemimpin yang lebih cenderung informal, yang lebih dekat dengan publik.
"Jadi, dia tidak memasang jarak dengan masyarakat dan dia duduk santai duduk lesehan dengan masyarakat. Nah, hal-hal seperti itu tidak tergambar pada sosok Airlangga," tuturnya.
Jamiluddin meminta elite Golkar tak cenderung Airlangga untuk maju sebagai capres. Golkar juga sebaiknya mencari alternatif lain untuk diusung di Pilpres 2024.
Jamiluddin menambahkan Golkar sebaiknya segera melakukan penjaringan internal untuk dijagokan pada Pilpres 2024.
Jika langkah tersebut dilakukan, partai peninggalan Orba ini bakal "bersinar" kembali dan meminimalisasi konflik antarfaksi-faksi yang ada.
"Iya, itu makanya saya bilang, kalau mereka, elite-elite Golkar di DPP, itu masih ngotot (mengusung Airlangga), akan kehilangan momentum," tegas Jamiluddin.(mcr10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robia