jpnn.com, JAKARTA - Praktisi hukum Umar Husin menilai dugaan keterlibatan Setya Novanto dalam kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (KTP) sebenarnya tidak berpengaruh terlalu signifikan pada Partai Golkar. Menurutnya, tak ada kaitan antara kasus yang menyerat ketua umum Partai Golkar itu dengan elektabilitasnya.
"Novanto jatuh atau dijatuhkan tidak akan memengaruhi perolehan suara Golkar," kata Umar di Jakarta, Senin (24/4). "Bahkan Golkar sudah pecah tiga hingga empat kali, suaranya tetap.”
BACA JUGA: Agung Pastikan Golkar Belum Bahas Upaya Mendongkel Setnov
Umar justru menyoroti keberanian aparat penegak hukum dalam membongkar kasus korupsi yang melibatkan anggota partai politik. Menurut dia, selama ini penegak hukum hanya berani menjerat pelaku korupsi yang berasal dari partai kecil.
"Jika terkait PDIP dan Golkar, muter-muter. Contohnya e-KTP ini sudah berapa lama. BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, red) juga baru disidik," kata Umar.
BACA JUGA: Setnov Terseret Kasus e-KTP, Elektabilitas Golkar Tergerus
Sementara Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai mengatakan, kasus e-KTP yang menyeret nama Novanto membuatnya prihatin. Yorrys khawatir partainya akan berantakan karena ketua umumnya terseret kasus korupsi.
"Memang dalam kasus yang kena ketum kami, kami prihatin. Kami sepakat bagaimana selamatkan partai," kata Yorrys.
BACA JUGA: Golkar Persilakan Presiden Ganti Menteri yang Tak Produktif
Menurut Yorrys, ketua umum merupakan simbol partai yang harus tetap dipertahankan. Namun, kata dia, partai juga harus diselamatkan.
Selain itu, Yorrys juga mendukung langkah KPK mengungkap tuntas kasus e-KTP. “Ini megakorupsi yang merugikan bangsa. Presiden sendiri sudah marah," kata politikus asal Papua Barat itu.(put/jpg)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Golkar Tidak Tinggal Diam jika Novanto jadi Tersangka
Redaktur : Tim Redaksi