jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Partai Golongan Karya Yorrys Raweyai membantah mendorong Ketua Umum PG Setya Novanto mundur dari jabatannya karena tersangkut kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik.
“Itu masalah internal, bukan untuk konsumsi publik,” kata Yorrys usai diskusi di sebuah hotel di Jakarta, Kamis (24/4).
BACA JUGA: Korupsi di Birokrasi Lebih Sulit Disentuh
Dia membantah di internal PG juga terjadi desakan meminta Setnov mundur dari jabatannya. “Tidak. Kami bicara dengan landasan hukum dan anggaran dasar/anggaran rumah tangga,” katanya.
Sebab, imbuh Yorrys, Golkar akan menghadapi sejumlah kalender politik. Juni 2017 harus menyiapkan calon pilkada serentak 2018, Agustus 2017 verifikasi faktual Komisi Pemilihan Umum dan tahapan penjaringan calon legislatif 2019.
BACA JUGA: Novanto Jatuh Atau Tidak, Tak Berpengaruh ke Golkar
Namun, dia menegaskan, PG tidak akan diam jika Setnov dijadikan tersangka. Sebab, status itu juga akan berimplikasi besar terhadap partai beringin. Hanya saja Yorrys merahasiakan skenario yang akan dijalani jika status itu benar-benar disematkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Setnov. “Kalau dia jadi tersangka masa kami diam. Pasti punya implikasi politik terhadap Golkar,” tegasnya.
Yorrys membantah sudah mendapat informasi soal status hukum terbaru Setnov, sehingga Golkar gencar melakukan konsolidasi ke dalam. “Info dari mana? Kalianlah lebih tahu,” elaknya. (boy/jpnn)
BACA JUGA: Setnov Masih Saksi, Golkar Perlu Gelar Munaslub
BACA ARTIKEL LAINNYA... Memangnya Pak Jokowi Mau Maju dari Mana?
Redaktur & Reporter : Boy