jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Andi Sinulingga mempersilakan Presiden Joko Widodo mengganti menteri-menteri yang dianggap tidak produktif.
Sebab, kewenangan mengganti menteri adalah hak prerogatif yang dimiliki presiden. "Kami serahkan kepada Pak Jokowi saja sebagai pemegang mandat rakyat yang mempunyai hak preogratif untuk mereshuffle menteri yang dianggap tidak produktif, yang tidak bisa bekerja sesuai dengan target yang sudah ditetapkan Pak Jokowi,” kata Andi di Jakarta Selatan, Senin (24/4).
BACA JUGA: Golkar Tidak Tinggal Diam jika Novanto jadi Tersangka
Menurut Andi, jika Presiden Jokowi menganggap menterinya tidak bisa mencapai target, tidak perlu ragu mengganti. "Tidak usah ditunggu terlalu lama,” ujar Andi.
Dia mengatakan, Partai Golkar tidak mempermasalahkan jika presiden mencopot menterinya. Sebab, sekali lagi dia menegaskan bahwa reshuffle merupakan hak prerogarif presiden. “Dia yang memberhentikan dan mengangkat menteri-menteri kan,” katanya. (boy/jpnn)
BACA JUGA: Novanto Jatuh Atau Tidak, Tak Berpengaruh ke Golkar
BACA JUGA: Setnov Masih Saksi, Golkar Perlu Gelar Munaslub
BACA ARTIKEL LAINNYA... Muhammadiyah Nilai Tiga Tokoh Ini Pantas jadi Cawapres
Redaktur & Reporter : Boy