Elpiji 3 Kg Tak Layak Pakai Harus Ditarik

JAKARTA – Pemerintah didesak untuk segera menarik peredaran paket elpiji kemasan 3 kg tak layak pakaiIni lantaran, dari paket perdana elpiji 3 kg yang saat ini beredar di masyarakat ternyata banyak ditemukan tabung gas yang tak layak pakai

BACA JUGA: Tiongkok Minati Investasi ke Bekasi

 
Anggota Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, dari hasil survey Badan Sertifikasi Nasional (BSN) menunjukkan, sekitar 66 persen atau 29 juta tabung dari 44 juta paket tabung yang beredar ternyata tidak layak pakaiBegitu juga dengan komponen lainnya, sekitar 50 persen atau 22 juta unit kompor dan 8,8 juta regulator tidak memenuhi standar

BACA JUGA: Kesadaran Bayar Listrik Rendah

Bahkan, ironisnya 100 persen selang tidak layak pakai. 

Berangkat dari data tersebut, kata Tulus, setiap saat masyarakat terancam nyawanya sebab menggunakan produk yang tidak standarUntuk itu, pemerintah harus secepatnya melakukan langkah menyeluruh guna mengantisipasi hal ini supaya tidak timbul korban selanjutnya yang dipicu oleh ledakan tabung gas.

“Ini sungguh mengerikan, sebab produk yang diterima masyarakat tidak layak pakai

BACA JUGA: Calon Walkot Diduga Korupsi Proyek JPO

Jadi kami meminta pemerintah untuk segera me-recall (tarik) karena taruhannya korban jiwa,” kata Tulus dalam acara diskusi Akuntabilitas Keamanan Penggunaan Elpiji 3 kg.di Jakarta, Selasa (22/6).

Dia menambahkan, program konversi minyak tanah ke elpiji 3 kg yang dicanangkan pemerintah ini sebagai kebijakan yang terburu-buruPasalnya, tidak dibarengi dengan kajian dan sosialisasi yang matangSosialisasi dinilai sangat penting, sehingga masyarakat paham betul bagaimana cara yang benar menggunakan elpiji

Kurangnya sosialisasi mengakibatkan masyarakat bertindak ceroboh, seperti ketika ditemukan selang yang bocor, justru ditambal“Insiden yang terjadi salah satunya disebabkan kesalahan masyarakat tidak tahu bagaimana menggunakan elpiji 3 kgSelang bocor malah ditambalIni entah karena mereka tidak tahu atau secara finansial mereka tidak mampu,” ujarnya.

Menurut Tulus, program konversi yang selama ini dianggap peninggalan kebijakan Jusuf Kalla itu, harus tetap dilakukan pengawasan dan evaluasi  “Ini kan kebijakan Jusuf Kalla sehingga praktiknya sekarang tidak ada yang kontrolPadahal harusnya  pemerintah tetap concern terhadap hal ini secara serius,” urainya

Disamping itu, ungkap Tulus, ketika terjadi ledakan tabung gas elpiji aparat keamanan tidak pernah memprosesPadahal, semestinya disamping melakukan kajian dan evaluasi, sudah seharusnya diproses hingga ke pengadilan(lum)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kesempatan yang Tak Lulus Unas