Empat Menteri Dianggap Tak Layak Lagi

JAKARTA - Empat menteri yang saat ini masih menjabat, dipandang sudah tidak layak lagi diusulkan pada pembentukan kabinet yang baruHal itu karena mereka dinilai tak mampu mengemban tugas, sehingga rapor mereka dianggap merah.

Penilaian itu disampaikan oleh Koalisi untuk Kabinet Pro-Demokrasi, yang merupakan gabungan dari ICW, Puskopal UI, Koalisi Perempuan Indonesia serta beberapa lembaga lainnya

BACA JUGA: Hakim Tolak Praperadilan Abu Jibriel

"Kinerjanya kurang memadaiCapaian periode 2004-2009 tidak sesuai yang diharapkan," kata Ida Ruwaida dari Program Studi Kajian Wanita Universitas Indonesia, dalam diskusi di kantor ICW, Jalan Kalibata Timur, Jakarta, Selasa (15/9).

Keempat menteri yang dimaksud masing-masing adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Erman Suparno, Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan Meutia Farida Hatta

BACA JUGA: Presiden Dicurigai Setuju Pelemahan KPK

Dikatakan Ida, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja dan pemberdayaan perempuan, menjadi sangat strategis dibicarakan karena menyangkut kesejahteraan rakyat yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara.

"Intinya, kinerja lembaga yang dipimpinnya lemahVisi dan strateginya tidak pro-rakyat dan perempuan

BACA JUGA: 3 Taring KPK Bakal Dicabut

Kebijakan belum terarah pada kesejahteraan rakyat dan adil gender," ucapnya lagi.

Depdiknas misalnya, menurut Ida, anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan sebesar 20 persen dinilai hanya sebatas untuk menunaikan kewajiban konstitusionalnya sajaSementara di tingkat pusat maupun sekolah, anggaran untuk operasional dan program pembangunan serta peningkatan kualitas belajar-mengajarnya, masih sangat timpang.

Sementara Menaker, yang dianggap gagal membentuk kebijakan bilateral terhadap negara penerima Tenaga Kerja Indonesia (TKI), juga disarankan harus diganti"Praktek eksploitasi dan pemerasan di terminal TKI tidak boleh didiamkan pemerintah," ujar Ida pula.

Sementara untuk Depkes, menurut Wahyu Susilo, Koordinator Divisi Advokasi International NGO Forum for Indonesian Development (INFID), bukan saja alat kesehatan yang terindikasi telah dikorupsi di departemen itu, tetapi juga dataDikatakan Wahyu, untuk menaikkan citra pemerintah, data 280 per seratus kelahiran hidup tahun 2009 digembar-gemborkanPadahal katanya, Asian Development merilis angkanya 420 per seratus kelahiran hidup"Ini korupsi data namanya," ujarnya(awa/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... M Jasin Diminta Lapor ke BK DPR