jpnn.com, PAPUA BARAT - Polda Papua Barat sedang menyidiki kasus dugaan korupsi terkait dana hibah pada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2019-2021.
Polda Papua Barat sudah mengantongi dua bukti permulaan untuk meningkatkan status hukum kasus itu dari penyelidikan menjadi penyidikan.
BACA JUGA: Dana Hibah Pemprov Jatim Rp 7,8 Triliun, Disunatnya Sebegini, KPK Sebut Ini Menarik
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Barat Kombes Romylus Tamtelehitu mengatakan penyidik menduga ada perbuatan melawan hukum dana hibah KONI itu dengan total anggaran sebesar Rp 227.495.122.000.
"Kami naikkan kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan pada 14 Desember 2022 kemarin. Sudah kami kirim Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan Tinggi Papua Barat," kata dia.
BACA JUGA: Dari Korupsi Dana Hibah, Sahat Simanjuntak Dapat Rp 5 Miliar, Lihat Saja Gepokan Dolar Itu
Anak buah Kapolda Papua Barat Irjen Daniel Tahi Silitonga menerangkan pada 2019, KONI Papua Barat mendapatkan dana hibah dari BPKAD sebesar Rp 60 miliar.
Kemudian pada tahun berikutnya sebesar Rp 99.995.122.000 dan pada 2021 senilai Rp 67,5 miliar.
BACA JUGA: Universitas Pamulang Terima Dana Hibah PKKM dari Kemendikbud Ristek
"Dalam pengelolaan dana hibah dengan total Rp 227.495.122.000 itu terjadi perbuatan melawan hukum berupa pemalsuan nota-nota atau kuitansi penggunaan anggaran, serta adanya kegiatan dan belanja fiktif," beber Romylus.
Dalam proses penyidikan ini, Polda Papua Barat sudah menyita barang bukti berupa proposal pengajuan rencana anggaran kegiatan dari KONI 2020, SK Penetapan anggaran dari Gubernur Papua Barat, dokumen pencairan tahap satu sebesar Rp 40 miliar, dokumen pencairan tahap dua sebesar Rp 37,7 miliar, dokumen pencairan tahap tiga Rp 22,2 miliar, 25 buah LPJ 2019, dokumen pencairan 2020, 23 buah buku LPJ 2020, dan 26 buah buku LPJ 2021.
"Kami juga telah melakukan pemeriksaan saksi atas nama Elson Imbiri yang merupakan Bendahara Hibah tahun anggaran 2019 dan 2020," ucapnya.
Romylus menambahkan pihaknya akan melakukan pemeriksaan saksi-saksi lainnya.
Selain itu, penyidik akan berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam perhitungan kerugian negara.
“Kami akan melakukan penyitaan uang dari kejahatan korupsi pada pekan ini juga," kata perwira menengah Polri itu. (Antara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Cegah Kesenjangan, DPRD DKI Batasi Dana Hibah Rp 25 Juta per Yayasan di RAPBD 2023
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga